Jokowi Dicela Anggota DPR, Pemirsa Balik Mencerca

Haji Achmad Husein Alaydrus,SH.,MH anggota DPRD DKI Jakarta komisi C ( bagian Keuangan ) dicerca oleh masyarakat jakarta karena mencoba mengkritisi kebijakan-kebijakan yang diambil Oleh Jokowi terkait MRT ,masyarakat sempat menyebutkan bahwa Bapak Achmad Husein Alaydrus sebenarnya wakil rakyat atau tikus-tikus rakyat. Karena beliau menjabat menjadi Anggota DPRD DKI Jakarta sudah dua periode. 

Hal ini ,dapat dinilai bahwa peran Tokoh dari Jokowi memimpin Jakarta berdampak pada kepercayaan rakyat kecil terhadap pemerintah semakin tinggi,terkait begitu sangat besar cintanya rakyat kecil terhadap Jokowi.

TANGGAPAN JOKOWI

"

Tanggapan jokowi : Biarkan saja. saya tidak perluh mendiskusikan hal hal yang bisa menghabiskan saya untuk berbuat sesuatu untuk rakyat.Karena tidak semua harus didiskusikan ,kapan kita harus diskusi ,sedangkan kita tidak pernah berbuat.

Jumpai Kami di Facebook

Read More

KONSPIRASI OKNUM PARA PENEGAK HUKUM MEMBELA PELANGGAR HUKUM ( KASUS LP CEBONGAN )

KONSPIRASI OKNUM PARA PENEGAK HUKUM

 MEMBELA PELANGGAR HUKUM

 ( KASUS LP CEBONGAN )

---

Selamat malam saudara-saudara keluarga besar NTT dan indonesia yang cinta akan nasib negara dan bangsa dari intervensi-intervensi politik penguasa terhadap para pelanggar hukum khususnya mereka para penegak hukum untuk melakukan KONSPIRASI POLITIK UNTUK MELINDUNGI PARA PELANGGAR HUKUM (KASUS LP CEBONGAN ).

Beredarnya Video rekaman CCTV Detik2 Penusukan terhadap  anggota Kopassus Sertu Santoso pada 19 Maret Adalah BENTUK MANAJEMEN KONSPIRASI POLITIK ATAU PEMBELAAN TERHADAP PARA PELANGGAR HUKUM (Oknum 12 anggota Kopassus Grup II Kandang Menjangan ) : 

ANALISA : TERHADAP OKNUM POLISI. 1. Pertanyaannya ????. KENAPA Video rekaman CCTV detik2 Penusukan trhadap Serka    Heru Santoso dapat beredar di Masyarakat PADAHAL HANYA DIMILIKI POLDA DIY SAAT PENYITAAN UNTUK BARANG BUKTI.( siapa yang mengungga k YOutube kalau bukan Oknum Polisi ) hal ini adalah bagian dari provokasi POLITIK untuk membuat kebencian terhadap pelaku penusukan Serka H Santoso.Dengan demikian DETIK-DETIK  hukuman keringanan terhadap terhadap pelaku penyerbuan LP Cebongan TIDAK DIGUBRIS PUBLIK.

ANALISA : TERHADAP OKNUM TNI ( KOPASSUS )adanya INTIMIDASI TERHADAP Beberapa Media terhadap pemberitaan yang diMUAT.DENGAN BUKTI :Para jurnalis peliput sidang kasus penembakan empat tahanan oleh anggota Kopassus di Lembaga pemasyarakatan kelas IIA, Sleman Yogyakarta (lebih dikenal dengan Lapas Cebongan) mendapat tekanan dari pihak kuasa hukum terdakwa Kopassus.Pihak kuasa hukum terdakwa Kopassus memanggil para jurnalis tersebut karena merasa keberatan dengan pemberitaan Kompas edisi 5 Juli 2013 berjudul “Tidak Terbukti Upaya Pemukulan terhadap Ucok” dan pemberitaan Tribun Jogja edisi 5 Juli 2013, yang berjudul "Edy Pras Kenali Wajah Ucok".Selain itu,  Koordinator Masyarakat Pemantau Media (MPM) Lucas Ispandriarno juga diintimidasi saat memandu acara interaktif berjudul “Integritas Peradilan Militer dan Isu Premanisme” di Pro 1 RRI (91,1 FM) Yogyakarta pada Sabtu, 6 Juli 2013. Pada sesi akhir, Lukas mengutip berita Harian Jogja tentang kekecewaan terhadap Kopassus. Kemudian muncul pesan pendek. “ISINYA: JANGAN MEMOJOKAN Kopassus, NANTI PAK LUKAS IKUT DIBASMI,” kata Valentina Sri Wijiyati, aktivis LSM Idea. Koordinator KPPRM, Sumiardi, seusai memantau sidang hari pertama juga diintimidasi. Ada orang yang mengaku penjual celana keliling mencari rumah kontrakannya.

GIMANA TANGGAPANMU SAUDARA ???.

Oleh : JARINGAN ADVOKASI MAHASISWA PEDULI( JAMP) MALANG

<

Hasil rekaman CCTV asli ada di Kepolisian Jogja. yang menjadi pertanyaan kenapa rekaman CCTV ini dapat beredar di masyarakat ??.  di ungga salah satu orang yang menamakan dirinya pada akun Youtube dengan nama Mata Hari.

DCS DPR RI 2014 Jumpai Kami di Facebook

Read More

Sedikit Evaluasi dari Kegagalan Kita (dalam Aksi Menentang Kenaikan Harga BBM)

Setelah debu pertempuran reda, saatnya kita mencoba melihat ke belakang untuk mengevaluasi perlawanan rakyat pekerja dalam menentang kenaikan BBM beberapa minggu yang lalu. Perasaan emosional, apalagi perasaan kekecewaan dan demoralisasi karena gagal menghentikan kenaikan harga BBM ini, tidak boleh menjadi halangan untuk dapat melihat dengan jernih apa saja yang dapat kita pelajari dari perjuangan ini. Mundur secara teratur setelah terpukul kalah, yang salah satu komponennya adalah evaluasi, merupakan salah satu syarat terpenting untuk bisa maju menyerang lagi di hari depan.

Dasar ekonomi kenaikan harga BBM

Kenaikan harga BBM di Indonesia adalah bagian dari program penghematan kapitalis yang sekarang sedang digulirkan di seluruh dunia. Krisis kapitalis yang meledak pada 2007 sampai hari ini belumlah mereda dan justru menjadi semakin dalam. Bagi kapitalis dunia, tidak ada jalan keluar selain memaksa buruh membayar untuk krisis ini. Kapitalisme hanya bisa keluar dari krisisnya dengan menginjak punggung kaum buruh sampai remuk. Ini berarti memotong anggaran-anggaran sosial – yang merupakan bagian dari upah buruh – dan menyerang pencapaian-pencapaian yang telah dimenangkan oleh buruh. Di seluruh dunia semua pemerintahan kapitalis sedang memotong berbagai subsidi untuk rakyat, yang mereka lakukan dengan tempo yang berbeda-beda tergantung pada tingkat keakutan ekonomi dan situasi politik tiap-tiap negeri. Namun trennya jelas. Periode yang sedang kita masuki adalah periode penghematan. Tidak ada satupun pemerintah di dunia yang bisa bebas dari logika ekonomi kapitalisme. Bahkan di Brasil yang pemerintahannya dipimpin oleh Partai Buruh, mereka terpaksa menaikkan harga transportasi publik, yang lalu menyulut demonstrasi jutaan rakyat. Di Venezuela, pada awal tahun ini Chavez terpaksa melakukan devaluasi mata uang Bolivar, yang berimbas pada naiknya harga barang-barang pokok. Ekonomi Venezuela – terlepas dari kebijakan-kebijakan revolusioner pro-rakyat yang telah mengangkat jutaan rakyat dari lembah kemiskinan – masihlah beroperasi dalam logika kapitalisme karena revolusi ini belumlah menyelesaikan masalah kepemilikan alat-alat produksi. Bahkan kalau Revolusi Venezuela akhirnya berhasil menasionalisasi seluruh perekonomian bangsa dan menjalankannya dengan sistem ekonomi terencana yang demokratis, Venezuela yang sosialis ini masih akan ada di bawah tekanan logika kapitalisme karena ia masih ada di tengah-tengah perekonomian dunia yang masih bersifat kapitalis.

Indonesia bisa terus tumbuh pesat pada periode krisis ini bukanlah karena keunggulan para kapitalis Indonesia dibandingkan para kapitalis Eropa yang ekonominya sekarang terseok-seok, atau karena hebatnya dan pintarnya para penjabat kita. Justru krisis ekonomi dunia lah yang merupakan alasan mengapa ekonomi Indonesia bisa mencetak pertumbuhan 5-6%. Di hampir semua negeri-negeri kapitalis maju, kemandegan ekonomi berarti bahwa tidak ada lagi profit besar yang bisa mereka dapatkan dengan berinvestasi di negeri mereka masing-masing. Di Kanada, korporasi-korporasi besar duduk di atas tumpukan uang sebesar $500 milyar yang tidak mereka investasikan, sampai-sampai Gubernur Bank Kanada, Mark Carnery, mengkritik perusahaan-perusahaan tersebut agar menggunakan uang ini untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang hari ini sangat dibutuhkan. Perusahaan-perusahaan Amerika Serikat menyimpan cadangan uang sebesar $5000 milyar – yakni 5 kali lipat dari ekonomi Indonesia – yang tidak mereka gunakan. Begitu juga di seluruh Eropa. Tidak semua kapital ini duduk diam. Sebagian kecil kapital ini lalu mencari lahan investasi yang masih dapat memberikan keuntungan, dan Indonesia adalah salah satu lahan subur tersebut. Gaji buruh yang murah, serikat buruh yang relatif lemah karena baru lahir kembali setelah 1998, infrastruktur yang cukup kondusif; inilah beberapa alasan utama yang menyebabkan masuknya investasi asing yang besar. Pada 2009, investasi asing hanya sebesar $4,9 milyar, lalu menjadi $18,9 milyar pada 2011, dan lalu $23 milyar pada 2012. Inilah sumber dari pertumbuhan ekonomi 6% selama beberapa tahun terakhir ini, yakni meningkatnya investasi asing yang berarti juga semakin diperasnya nilai lebih dari keringat buruh.

Namun, pertumbuhan ekonomi yang besar ini tidak bisa bertahan selamanya. Di tengah krisis ekonomi dunia, iklim investasi yang baik harus terus ditingkatkan karena negeri-negeri lain seperti Vietnam, Kamboja, Bangladesh, dll. juga terus membuat iklim investasi mereka lebih bersaing. Tiap-tiap negeri sekarang berebutan kapital atau modal yang semakin sulit didapati, dengan berbagai cara seperti menekan upah, melonggarkan UU perburuhan dan lingkungan, membangun infrastruktur industri dan ekonomi dengan mengorbankan anggaran sosial. Mereka semua, termasuk Indonesia, sekarang berlomba-lomba untuk menjadi lebih “kompetitif”.

Inilah basis ekonomi dari pemotongan subsidi BBM, agar anggaran ini dapat digunakan untuk membangun infrastruktur ekonomi dan industri demi kelancaran laba dan profit para pemilik modal asing dan domestik. Pilihannya adalah antara subsidi BBM (untuk kepentingan rakyat pekerja) atau subsidi infrastruktur (untuk kepentingan pemodal). Ini serupa dengan yang terjadi di seluruh dunia, yakni pemotongan subsidi rakyat untuk mensubsidi kapitalis dalam berbagai bentuk: bailout, pajak lebih rendah, pembangungan infrastruktur ekonomi dan industri, dll.

Oleh karenanya adalah kekeliruan besar kalau kita berpikir bahwa pemotongan subsidi ini adalah kebijakan titipan dari asing, seakan-akan kalau tidak ada titipan dari asing ini maka pemerintahan Indonesia bisa meneruskan subsidi BBM ini. Pemotongan subsidi ini adalah konsekuensi logis dari sistem kapitalisme yang hari ini sedang dalam krisis; ia adalah bagian dari periode penghematan yang sedang kita masuki. Lebih keliru lagi kalau kita berpikir subsidi dipotong karena pemerintah melakukan kebohongan terhadap rakyat, seakan-akan kalau pemerintah berlaku jujur maka harga BBM tidak akan naik. Atau, seperti yang diumbar beberapa teknokrat, ini karena pemerintah tidak pintar menyeimbangkan anggaran belanja mereka. Dapat kita temui berbagai rumusan mengenai hitung-hitungan harga BBM – dari yang mendukung sampai yang menentang kenaikan – seakan-akan kenaikan harga BBM ini adalah masalah rumusan mana yang lebih baik dan tepat.

Yang sedang kita hadapi adalah perjuangan antara buruh dan kapitalis untuk memperebutkan nilai lebih, sebuah pertempuran yang telah berlangsung ratusan tahun sejak lahirnya kapitalisme. Subsidi BBM adalah bagian dari upah buruh, bagian dari nilai lebih produksi. Pemotongan subsidi BBM adalah sama dengan pemotongan gaji buruh, sama dengan merebut nilai lebih dari buruh. Para periode krisis kapitalisme perjuangan perebutan nilai lebih ini menjadi lebih tajam karena kapitalis harus memeras lebih banyak nilai lebih dari keringat buruh.

Buruh Bergerak

Perlawanan menentang kenaikan harga BBM ini jelas dipimpin oleh gerakan buruh. Walau ada keterlibatan lapisan rakyat lainnya, tetapi kepemimpinan dan mayoritas massa jelas datang dari buruh. Kelas menengah yang berpendidikan, yang sebelumnya pada gerakan reformasi 1998 adalah sebuah kekuatan politik, hari ini sudah tidak lagi kelihatan sama sekali. Hanya kaum muda mereka saja (kaum mahasiswa) yang terlihat, dan inipun secara sporadik saja dan tidak signifikan. Unsur-unsur kaum miskin kota tercerai berai tidak berbentuk dan tidak terorganisir, yang memang merupakan karakter alami mereka.

Tren ini memang sudah terlihat dalam 1 tahun belakangan ini, dimana kekuatan buruh semakin menunjukkan dirinya sebagai kepemimpinan dalam gerakan rakyat luas. Mereka yang memukul balik rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM pada Maret lalu. Dengan mogok nasional 2 juta buruh, gelombang pemogokan yang semakin militan, aksi May Day 2012 dan 2013 yang masif, buruh menjadi pusat oposisi serius terhadap rejim kapitalis ini. Pengharapan terhadap gerakan buruh untuk dapat memukul mundur pemerintah pun menjadi sangat besar.

Akan tetapi, gerakan buruh bukanlah sesuatu yang bergerak dalam garis lurus, yang dapat terus naik. Pasang naik dan surut adalah sesuatu yang wajar, dan belakangan ini memang sudah terlihat pasang surut gerakan buruh. Namun ini bukan karena massa buruh yang tidak berani. Ini adalah persoalan kepemimpinan. Radikalisasi massa buruh – terutama yang ada di dalam serikat-serikat besar – terbentur dengan kepemimpinan mereka. Adalah sebuah hukum di dalam gerakan buruh dimanapun, bahwa dengan semakin radikalnya massa buruh maka akan menjadi semakin konservatif pemimpin mereka. Ini bahkan dapat terjadi di antara serikat-serikat merah.

Di bawah tekanan dari para anggota mereka, pemimpin-pemimpin reformis ini memobilisasi massa besar-besaran, dengan gerakan sweeping, grebek pabrik, deklarasi MBPI, May Day yang masif, dan sampai pada mogok nasional 2 juta buruh. Namun setelah melepaskan kekuatan buruh ini, para pemimpin reformis dan birokrat ini menjadi khawatir kalau-kalau mereka telah melepaskan sebuah kekuatan revolusioner yang tidak dapat mereka kendalikan dan bendung. Oleh karenanya tidak mengherankan setelah gelombang pemogokan buruh pada tahun lalu kita lihat sejumlah perangkat serikat mulai mencoba membendung luapan militansi anggota mereka. Mereka isolasi dan singkirkan para biang kerok di dalam serikat-serikat mereka, yang mereka tuduh sebagai pembuat onar dan pemecah persatuan. Tentunya “persatuan” yang mereka maksud adalah “persatuan” di bawah otoritas mereka. Di dalam serikat-serikat besar ini mulai terjadi polarisasi antara elemen yang lebih militan (yang mayoritas adalah dari lapisan bawah) dan elemen yang lebih konservatif (yang mayoritas adalah perangkat).

Harus kita tekankan lagi kalau ini bukan masalah karakter ini atau itu dari para pemimpin buruh, bukan masalah apakah para pemimpin ini amanah atau tidak, bijak atau tidak, pemberani atau pengecut. Pada akhirnya ini adalah pertempuran ideologi, antara ideologi revolusioner (Marxisme) dan reformisme di dalam gerakan buruh, yang terjadi secara sadar maupun tidak sadar. Ratusan ribu buruh yang bergerak mulai menemukan kekuatan mereka sendiri, dan secara insting mulai bergerak ke gagasan-gagasan revolusioner dan menggedor batas-batas reformisme. Mereka mulai menuntut aksi-aksi yang lebih luas, lebih militan, dan lebih revolusioner. Para pemimpin buruh yang tidak punya perspektif revolusi, dan hanya perspektif reforma di dalam batasan kapitalisme, tidak dapat memahami gerak kesadaran buruh dan lantas menjadi hambatan perkembangan kesadaran buruh itu sendiri.

Logika inilah yang akhirnya melemahkan aksi penolakan kenaikan harga BBM. Para pemimpin reformis menjadi sangat berhati-hati dalam memobilisasi massanya, kalau-kalau nanti kehilangan kendali seperti yang sempat terjadi pada tahun lalu, dengan gerakan sweeping dan grebek pabrik yang tidak semuanya didukung mereka dengan sepenuh hati. Hanya beberapa ribu massa – sampai kira-kira 10 ribuan – yang diorganisir oleh para pemimpin MPBI untuk aksi penolakan ini, kendati mereka telah mengancam akan melakukan mogok 10 juta buruh kalau BBM dinaikkan. Kekuatan serikat-serikat buruh merah sendirian tidaklah cukup besar dan kuat untuk dapat memukul mundur pemerintah.

Dengan semakin menajamnya perjuangan kelas antara buruh dan kapitalis, akan semakin tajam juga pertentangan antara elemen radikal-revolusioner dan elemen konservatif-reformis di dalam gerakan buruh. Ini adalah sebuah keniscayaan. Perjuangan kita bukan hanya melawan musuh di luar, yakni para kapitalis, tetapi juga elemen-elemen reformis-birokratis di dalam gerakan yang melemahkan kita. Mereka tidak hanya ditemui di dalam serikat-serikat kuning, tetapi juga di dalam gerakan secara umum, yang membungkus dirinya dalam berbagai bentuk. Bahkan dapat dikatakan bahwa satu-satunya alasan mengapa kapitalisme masih terus hidup bercokol adalah karena elemen reformisme di dalam gerakan, yang kerap menumpulkan perjuangan buruh. Reformisme – dan birokratisme yang adalah dua sisi dari koin yang sama – adalah penyelamat kapitalisme, terutama ketika ia sedang memasuki krisis. Reformisme dan birokratisme hanya dapat dilawan dengan gagasan revolusioner atau Marxisme. Ini bukan masalah amanah atau karakter seseorang, tetapi masalah gagasan. Oleh karenanya penempaan politik revolusioner buruh lewat kelas-kelas ekopol atau lingkaran-lingkaran diskusi adalah syarat penting untuk pembebasan buruh dari penindasan kapital.

Akhir Kata

Perlawanan terhadap kebijakan kenaikan harga BBM sudah dilakukan dengan gagah berani oleh buruh. Walaupun BBM tetap naik, tetapi di sisi lain buruh sudah menunjukkan kepemimpinan mereka. Ini adalah satu pencapaian penting untuk hari depan, untuk pemenuhan tugas historis buruh sebagai pemimpin bangsa. Aksi ini, walau gagal, telah menunjukkan bahwa hanya kelas buruh yang dapat memimpin revolusi Indonesia. Segala usaha untuk bersandar pada kelas lain oleh karenanya adalah reaksioner.

Rakyat luas mungkin hari ini tidak bergerak, walaupun mereka mengeluh ketika mengantri di pom bensin, ketika harga sayur naik di pasar. Tetapi mereka melihat di berita-berita bahwa kaum buruh yang terorganisir telah memberikan perlawanan, dan ini akan membekas di kesadaran mereka, dan lalu jadi modal untuk kepemimpinan buruh di hari depan. Fakta ini penting untuk dijelaskan ke kaum buruh, karena setiap kemenangan dan bahkan kekalahan harus dijadikan batu pijakan ke arah kepemimpinan buruh dalam perebutan kekuasaan, dalam menuju sosiailsme

sumber : http://www.militanindonesia.org

Read More

MUI vs Jokowi soal Takbir Keliling

 

Jakarta – KabarNet: Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan seruan yang bertentangan dengan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) perihal tradisi takbir keliling menyambut hari raya Idul Fitri yang setiap tahunnya biasa dilakukan umat Islam pada malam lebaran. MUI menyerukan kepada umat Islam supaya menggaungkan takbir sampai ke jalan-jalan, sementara Jokowi meminta warga DKI Jakarta supaya takbir di masjid-masjid saja.

“Takbir Keliling adalah bagian dari syiar yang dianjurkan,” tandas Sekretaris Komisi Fatwa MUI, DR.Asrorun Niam dalam keterangannya, Selasa (6/8/2013).

Doktor hukum Islam ini mengingatkan, bagi umat Islam yang ingin melakukan takbir keliling tentu harus tetap menjaga ketertiban, keamanan, dan kekhidmatan. “Bahwa larangan takbir keliling (adalah) tidak relevan, ahistoris, dan tidak memahami utuh masalah sosial keagamaan. Bisa jadi lalai, perlu diingatkan,” tegas Asrorun Niam.

Niam pun berharap agar tidak ada agenda tersembunyi dibalik larangan takbir keliling yang sudah menjadi tradisi umat Islam selama ratusan tahun itu, “Semoga tidak punya agenda lain,” ujarnya.

Menurut Asrorun Niam, sudah menjadi kewajiban petugas keamanan untuk melakukan pengamanan, bukannya melarang takbir keliling yang merupakan bagian dari syiar Islam. “Aparat keamanan harus melakukan pengamanan terhadap pelaksanaan syiar agama di malam Idul Fitri,” tandasnya.

Sebelum seruan MUI tersebut, Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo meminta warga DKI Jakarta menghabiskan malam takbiran di masjid. “Kita mengimbau masyarakat agar takbirannya di mesjid-mesjid saja,” kata Gubernur DKI, Joko Widodo di kantor Baznas jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (5/8/2013).

Tak hanya itu, ia pun melarang warga DKI Jakarta untuk takbiran berkeliling kota seperti yang selama ini umumnya dilakukan umat Islam. “Tidak usah keliling, tidak usah konvoi,” imbuh Jokowi melarang.

Jokowi juga menegaskan bahwa Pemprov DKI tidak akan mengadakan acara malam takbiran tahun ini. “Nggak ada,” terangnya.

Berlawanan dengan larangan Jokowi itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Sekretaris Komisi Fatwa MUI, DR.Asrorun Niam justru menyerukan kepada umat Islam untuk menyemarakkan malam hari raya Idul Fitri dengan melakukan takbir keliling. “Pengurus masjid, ormas, pejabat, perlu mengkoordinasikan pelaksanaan takbir keliling,” tandas Asrorun Niam.

MENYEDIHKAN.. SAAT MALAM TAHUN BARU (MALAM MAKSIAT), SELURUH MASYARAKAT TUMPAH RUAH KE JALAN MALAH TIDAK DILARANG, DAN JUSTRU DIDUKUNG PENUH OLEH PEMDA DKI. BAHKAN GUBERNUR DKI JAKARTA JOKO WIDODO (JOKOWI) GEGAP GEMPITA IKUT LARUT DALAM PERAYAAN ‘MAKSIAT’ TAHUN BARU. ANEH KETIKA UMAT ISLAM MERAYAKAN HARI KEMENANGAN DENGAN “TAKBIRAN KELILING” MALAH DILARANG???….

SIAPA YANG HARUS DITAATI UMAT ISLAM?

SERUAN MUI

ATAUKAH

LARANGAN JOKOWI?

Read More

Banyak Negeri Islam Menutup Mata atas Kejahatan Amerika

 

Jakarta – KabarNet: Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Kamis, 29 November 2012 waktu setempat, akhirnya mengakui peningkatan status Palestina sebagai negara pemantau non anggota dari status sebelumnya sebagai entitas pemantau yang diwakili PLO. Hal ini merupakan langkah maju bagi Palestina dalam upaya diplomasinya memperoleh kemerdekaan.

Berdasarkan hasil voting yang dilakukan, Palestina mendapat dukungan mayoritas, yakni 138 anggota majelis umum PBB. Sementara hanya 9 anggota yang menolak, diantaranya Israel, Amerika Serikat dan Kanada, sisanya 41 anggota abstain. Tentu, pengakuan ini menjadi titik awal Palestina untuk mendeklarasikan kedaulatannya.

Namun terkait pengakuan PBB ini, Ketua Umum Front Pembela Islam, Habib Muhammad Rizieq Syihab yang juga sebagai pendiri Komite Pembebasan Al-Aqsa masih mengkritisi keputusan PBB tersebut. Berikut komentar Habib Muhammad Rizieq Syihab :

1. Untuk Palestina sejak lama PBB mempersulit statusnya. Kalau pun kini mulai ada proses pengakuan, tapi secara bertahap dan berjalan sangat lambat. Beberapa tahun lalu Palestina dijadikan sebagai “pemantau” di PBB setelah diproses sekian dekade lamanya, itu pun tidak diakui sebagai negara merdeka. Kini, dinaikkan statusnya menjadi “negara non anggota” PBB, entah berapa dekade lagi untuk diakui sebagai NEGARA MERDEKA YANG BERDAULAT???

2. Anehnya, PBB dengan sangat cepat mengakui Timor Leste dan Sudan Selatan sebagai Negara Merdeka. Ini tentu tidak lepas dari keberhasilan Lobby Salibis Internasional untuk memecah negeri Islam seperti Indonesia dan Sudan. Ada pun untuk Palestina, ternyata Lobby Internasional negari Islam di PBB sangat lemah.

3. Sikap Amerika Serikat yang menolak peningkatan status Palestina di PBB merupakan bukti kuatnya Lobby Yahudi di Amerika. Dan mestinya seluruh negeri Islam, khususnya yang bergabung di OKI memutuskan hubungan sama sekali dengan Amerika sebagai bentuk dukungan penuh untuk kemerdekaan Palestina. Sayangnya, banyak negeri Islam yang menutup mata atas kejahatan Amerika tersebut.

4. Pernyataan Menlu Amerika Serikat Hillary Clinton bahwa peningkatan status Palestina di PBB sebagai “Tindakan Sesat”, karena menurut Amerika penyelesaian Palestina mesti melalui negoisasi dengan Israel, adalah merupakan PERNYATAAN JAHAT, CULAS DAN LICIK !!!

5. Pernyataan Dubes Palestina untuk RI bahwa separuh penduduk Palestina adalah Yahudi telah dimanfaatkan oleh kelompok pro zionis di Indonesia sebagai “penyesatan opini” bahwa di Palestina tidak ada Jihad. Jawabnya: Merupakan tak-tik Israel sejak lama untuk menyusupkan warga Yahudi menjadi penduduk Palestina, salah satunya dengan cara memperluas pemukiman Yahudi di Palestina, sehingga jumlah penduduk Yahudi terus bertambah. Pada saatnya nanti, warga Yahudi tersebut akan menjadi alat politik untuk menganeksasi seluruh Palestina menjadi bagian dari Israel, misalnya melalui referendum Palestina yang akan melibatkan suara mereka.

Dengan demikian, tak-tik Israel tersebut merupakan bagian dari agresi jahatnya, sehingga perjuangan warga muslim Palestina harus lebih strategis, baik secara militer mau pun politis diplomatis. Nah, semua itu adalah JIHAD PALESTINA melawan agresor Israel!!!.. [KbrNet/Slm]

Read More

Aneh, SBY Himbau Bela Pejabat Terjebak Korupsi

Jakarta – KabarNet: Pada peringatan Hari Anti Korupsi se-Dunia dan Hak Asasi Manusia (HAM), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berbicara tentang kasus korupsi yang dilakukan pejabat pemerintah. Pidato ini disampaikan tidak lama setelah KPK menetapkan mantan Menpora Andi Malarangeng sebagai tersangka korupsi proyek Hambalang. Berdasarkan pengalaman delapan tahun terakhir, Presiden SBY mengungkapkan ada dua jenis korupsi.

Pertama, pejabat memang berniat korupsi. Kedua, tindak pidana korupsi terjadi karena ketidakpahaman pejabat terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam hal kasus korupsi yang menjerat pejabat pemerintah, dihadapan jajaran Kabinet Indonesia Bersatu II dan seluruh gubernur, ia menegaskan pejabat pemerintah yang terjebak kasus korupsi harus dibela.

“Pengalaman empirik kita delapan tahun lebih ini, saya menganalisis ada dua jenis korupsi. Pertama, memang korupsi diniati untuk melakukan korupsi. Ya sudah, good bye. Tapi ada juga kasus-kasus korupsi terjadi karena ketidakpahaman pejabat yang dilakukan itu keliru dan terkategori korupsi. Maka negara wajib menyelamatkan mereka-mereka yang tidak punya niat melakukan korupsi tapi bisa salah di dalam mengemban tugas-tugasnya,” jelasnya di Istana Negara, Jakarta, seperti dikutip inilah.com, Senin (10/12/2012).

Menurutnya banyak pejabat pemerintah yang tidak memahami definisi tindak pidana korupsi, sehingga ketika tindakan dan kebijakannya dianggap melanggar hukum, pejabat pemerintah tersebut mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum. Padahal pejabat pemerintah tersebut tidak berniat melakukan tindakan korupsi.

“Tugas yang datang siang dan malam, Kadang-kadang memerlukan kecepatan pengambilan keptusan, memelukan kebijakan yang tepat (dari pejabat pemerintah, Red). Jangan biarkan mereka (pejabat pemerintah, Red) dinyatakan bersalah dalam tindak pidana korupsi,” ucap SBY disambut tepuk tangan seluruh jajaran Kabinet Indonesia Bersatu II dan seluruh gubernur yang hadir di Istana Negara.

Pernyataan SBY yang terkesan nyeleneh ini mendapat tanggapan dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad. Ia tak sepakat dengan pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait pejabat negara yang tak paham penggunaan anggaran harus dilepas dari jeratan hukum.

“Bahwa ada ketidaktahuan, tapi bukan berarti ketidaktahuan itu menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Karena dalam teori hukum pidana, ketidaktahuan bukan berarti menghapuskan pertanggungjawaban hukum pidananya,” ujar Abraham Samad usai menghadiri Puncak Peringatan Hati Antikorupsi, di Istana Negara, Jakarta, Senin (10/12/2012).

Menurut pria asli Makassar ini, seorang pejabat negara dituntut harus cerdas dan paham dalam menggunakan anggaran. Hal itu agar sang pejabat tak salah dalam menggunakan dan mengalokasikan anggaran. “Oleh karena itu pemimpin dituntut harus cerdas, kalau ada pemimpin mengatakan tidak tahu kalau telah terjadi korupsi, ya tidak usah memimpin,” tegasnya.

Tak hanya Abraham Samad, para analis pun mengingatkan SBY. Bahwa justru karena ‘sangat paham’, para koruptor memanfaatkan celah-celah peraturan untuk korupsi. Pejabat yang tidak paham Undang-undang itu sangat jarang. “Itu ironis dan tragis, kalau ada orang bodoh diangkat jadi pejabat,” kata pengamat sosial dan sosiolog UIN Jakarta Abas Jauhari MA.

Presiden SBY jangan mau dijadikan ‘bebek lumpuh’ oleh para koruptor yang berwatak oportunis dan sistemis. Lihatlah para koruptor ini, mereka disukai dan dihormati para petugas penjara dan kepala Lapasnya karena menjadi sumber ‘revenue’ tambahan.

Sementara para koruptor tetap tampil glamor di depan publik, mengenakan berbagai aksesoris mewah, meski statusnya telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Mulai dari cincin, ikat pinggang, hingga tas tangan.

SBY harus ingat bahwa sebanyak 1.408 kasus korupsi yang ditangani aparat hukum selama 2004-2011 menjadi bukti dampak buruk korupsi. Nilai kerugian negara mencapai Rp39,3 triliun. Anggaran sebesar itu bisa untuk membangun, misalnya, 393.000 rumah sederhana atau memberikan bantuan modal usaha untuk 3,9 juta sarjana baru. Ingat, korupsi adalah kejahatan luar biasa dan harus dibasmi dengan kebijakan, tekad, organisasi dan sumber daya manusia yang luar biasa pula.

Para analis memprediksi, korupsi akan terus merajalela tahun depan, menjelang pemilu, dalam bentuk aneka ragam perbuatan yang terkutuk. Korupsi adalah musuh publik, SBY harus memihak publik dan menindak koruptor dengan efek jera, bukan malah ‘membela’ secara moral dengan argumentasi ‘tidak paham UU dan peraturan’ sebab itu bakal dijadikan amunisi koruptor untuk berlindung atau menghindar dari jeratan hukuman. ”Korupsi sudah menggurita. Masyarakat harus mendorong SBY untuk mencegah secara sistemik dan menindaknya bagi para aktor korupsi secara sistemik pula,” kata analis politik Yudi Latif PhD dari Reform Institute. [KbrNet/Slm]

Read More

Banjir Jakarta dan Maksiat Tahun Baru

Jakarta direndam banjir. Itulah fakta yang terjadi pada Kamis, 17 Januari 2013 lalu. Kawasan Bunderan HI, Jalan MH Thamrin, yang selama ini belum pernah terkena banjir parah, lumpuh total.

Peristiwa ini terjadi persis 17 hari setelah di tempat yang sama, pada malam tahun baru lalu digelar Jakarta Free Night, yang merupakan ide dari Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, dengan mendirikan 16 panggung di 16 titik sepanjang Thamrin-Sudirman dengan berbagai macam hiburan mulai dari gambus, gambang kromong, keroncong, campursari, dangdut hingga band pop. Masyarakat Jakarta yang larut dalam hura-hura perayan tahun baru ‘tumplek bleg’ di sana semua.

Sangat tepat jika Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI) Habib Muhammad Rizieq Syihab saat banjir melanda mengatakan, “Setelah Sudirman – Thamrin diisi FESTIVAL MAKSIAT oleh JOKOWI pada malam Tahun Baru, kini saatnya ALLAH SWT menyapu kotoran maksiatnya dengan BANJIR se-Jakarta. Ayo, JOKOWI mau beli musibah dengan maksiat apa lagi ??!!”

Hingga tulisan ini dimuat banjir Jakarta belum selesai. Korban meninggal sudah mencapai 20an orang. Kerugian belum terhitung. Ribuan masyarakat terpaksa diungsikan. Dan pemandangan yang unik adalah taktala orang-orang kaya dari etnis tertentu yang tinggal di kawasan elit Pluit, Jakarta Utara. Mereka juga terpaksa harus diungsikan dengan berbagai peralatan yang ada, meninggalkan rumah-rumah mewah dan mobil-mobil mewah mereka yang terendam banjir.

Secara teknis, banjir yang melanda Jakarta pada Januari 2013 ini berbeda dengan banjir pada Januari-Februari 2007 lalu. Curah hujan yang turun ternyata lebih kecil jika dibandingkan dengan data curah hujan harian saat terjadi banjir besar pada 2007. Namun dampaknya hampir setara. Luapan Sungai Ciliwung merendam kawasan di Jatinegara dan daerah lain yang dilintasinya. Ini persis sama seperti ketika banjir besar melanda Jakarta lima tahun lalu.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebutkan curah hujan harian tertinggi di Jakarta pada Selasa dan Rabu pagi (15-16) hanya sekitar 100 milimeter. Angka itu jauh lebih rendah dibanding rekor curah hujan tertinggi dalam satu hari yang terjadi pada Januari 2007 yang mencapai 340 milimeter. Curah hujan sepanjang Januari ini yang diprediksi 300-400 mm juga dianggap masih normal.

Curah hujan di kawasan Puncak juga lebih rendah dibandingkan lima tahun lalu. Pada 2007 lalu, curah hujan selama sebulan di kawasan Puncak bahkan bisa mencapai 640 mm, dengan curah hujan maksimum harian adalah 136 mm.

Sementara sekarang, hujan sepanjang tiga hari lalu jauh lebih sedikit. “Senin sebesar 22,6 mm, Selasa 74,2 mm, dan Rabu 61,4 mm,” kata Kepala Stasiun Klimatologi Kelas 1 Darmaga Bogor, Nuryadi, Rabu 16 Januari 2013.

Ini membuktikan bahwa banjir di Jakarta adalah akibat debit Ciliwung meningkat drastis. Kenaikan debit Ciliwung ini terkait dengan rusaknya kawasan hulu sungai itu di Puncak.

Kepala Pusat Studi Bencana Institut Pertanian Bogor, Euis Sunarti, membenarkan. Menurutnya, meski curah hujan di kawasan hulu Ciliwung-Cisadane lebih kecil, dampak ke Jakarta lebih hebat karena daya serap air di kawasan Puncak, Bogor, sudah semakin lemah. Berdasarkan kajian dengan citra satelit, keseimbangan ekologis kawasan Puncak pada awal tahun ini merosot hingga 50 persen dibanding pada 15 tahun sebelumnya.

Pada saat yang sama, sungai-sungai di Jakarta semakin kehilangan kemampuan mengalirkan air hingga 70 persen karena penyempitan dan pendangkalan. Kondisi ini dan yang terjadi di Puncak bermuara pada banjir di Jakarta yang semakin parah.

Pertanyaannya, apakah musibah banjir itu hanya akibat faktor-faktor alam di atas?. Ataukah ada hal non teknis lain yang turut andil bagian?. Padahal, berkaca pada musibah gempa yang pernah terjadi pada masyarakat Islam Madinah saat dipimpin Khalifah Umar bin Khatab, beliau langsung menginstruksikan masyarakat aar menjauhi maksiat dan bertaubat kepada Allah SWT. Saat itu Khalifah Umar mengatakan, “Wahai bumi adakah aku berbuat tidak adil?” lalu berkata lantang, “Wahai penduduk Madinah, adakah kalian berbuat maksiat? Tinggalkan perbuatan itu, atau aku akan meninggalkan kalian!”.

Nah, sekarang, apakah Presiden SBY atau Gubernur Jakarta Jokowi melakukan apa yang telah dilakukan Umar?. Nyatanya tidak.

MAKSIAT SEBAB BENCANA
Untuk mengetahui adakah hubungan antara bencana, apakah gempa bumi, banjir, tsunami, kelaparan, krisis pangan, kemarau berkepanjangan, tenggelamnya kapal, jatuhnya pesawat, dan sebagainya, saya ingin mengetengahkan kepada pembaca dua ayat dallam Al-Qur’an yang difirmankan Allah SWT dalam dua surat yang berbeda. Surat Ar-Ruum ayat 41 dan surat As-Syuura ayat 30.

Allah SWT berfirman dalam QS Ar-Ruum: 41, “Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”
Untuk memahami ayat itu, Ustadz Muhammad Ali Ash-Shabuni dalam kitab tafsirnya, Shafwatut Tafasir, menjelaskan sebagai berikut:

Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, tampaklah musibah dan petaka di darat dan lautan karena perbuatan maksiat dan dosa umat manusia. Al-Baidhawi berkata: Yang dimaksudkan kerusakan adalah paceklik, banyak kebakaran, tenggelam, sirnanya berkah dan banyaknya kerugian karena maksiat manusia. Ibnu Katsir berkata, jelaslah bahwa kerusakan pada tanaman dan buah-buahan adalah akibat kemaksiatan manusia, sebab baiknya bumi dan langit adalah berkat ketaatan.

Supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, hal itu agar Allah membuat mereka merasakan sebagian akibat dari perbuatan mereka di dunia sebelum menghukum mereka semuanya dengan hal itu di akhirat. agar mereka kembali (ke jalan yang benar), agar mereka bertaubat dan meninggalkan maksiat serta dosa yang ada pada mereka.

Sedangkan dalam QS Asy-Syuura ayat 30, Allah SWT berfirman: “Dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar (dari kesalahan-kesalahanmu).

Terhadap ayat ini, Ash-Shabuni menjelaskan: Dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, apa yang menimpa kalian wahai umat manusia berupa musibah jiwa atau harta adalah karena maksiat yang kalian lakukan. Imam Jalalain berkata, Allah menyebutkan ‘tangan’ sebab kebanyakan perbuatan dilakukan oleh tangan.

dan Allah memaafkan sebagian besar (dari kesalahan-kesalahanmu). Maksudanya adalah Allah memaafkan sebagian besar dosa, sehingga tidak menyiksa mereka karena dosa-dosa itu. Seandainya Allah menyiksa kalian karena apa yang kalian lakukan, tentu kalian binasa. Dalam hadits disebutkan, “Anak Adam tidak tertimpa cakaran kayu atau terpelesetnya telapak kaki maupun bergetarnya otot, kecuali karena dosa. Dan apa yang dimaafkan Allah Adalah lebih banyak.” (Ibn Katsir menyatakan hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim dari Hasan sebagai hadits mursal).

Dari dua ayat ini secara jelas dan gamblang dapat dipahami bahwa terjadinya musibah adalah karena kemaksiatan yang dilakukan oleh umat manusia.

PEMAHAMAN SAHABAT NABI TERHADAP MUSIBAH
Lantas, bagaimana pemahaman sahabat terhadap bencana?. Apakah mereka juga memahami bencana sebagai buah dari kemaksiatan atau seperti yang banyak dipahami kebanyakan orang pada zaman sekarang bahwa bencana hanyalah fenomena alam?.

Umar bin Khattab sebagaimana yang disebutkan di awal, jelas menyatakan bahwa bencana (gempa) adalah akibat kemaksiatan yang dilakukan penduduk Madinah. Sahabat Ka’ab bin Malik mempunyai pendapat yang mirip dengan Umar bin Khattab. “Tidaklah bumi bergoncang kecuali karena ada maksiat-maksiat yang dilakukan di atasnya. Bumi gemetar karena takut Rab-nya azza wajalla melihatnya”, kata Kaab.

Ka’ab menyebut bahwa goncangan bumi adalah bentuk gemetarannya bumi karena takut kepada Allah yang Maha Melihat kemaksiatan dilakukan di atas bumi-Nya.

Bagaimana dengan pendapat Ummul Mukminin Aisyah ra?.

Suatu saat Anas bin Malik bersama seseorang lainnya mendatangi Aisyah. Orang yangbersama Anas itu bertanya kepada Aisyah: Wahai Ummul Mukminin jelaskan kepadaku tentang gempa. Aisyah menjelaskan, “Jika mereka telah menghalalkan zina, meminum khamar dan memainkan musik. Allah azza wajalla murka di langit-Nya dan berfirman kepada bumi: “goncanglah mereka. Jika mereka taubat dan meninggalkan (dosa), atau jika tidak, Dia akan menghancurkan mereka.

Orang itu bertanya kembali: Wahai Ummul Mukminin, apakah itu adzab bagi mereka?. Aisyah menjawab, “Nasehat dan rahmat bagi mukminin. Adzab dan kemurkaan bagi kafirin.” Anas berkata: Tidak ada perkataan setelah perkataan Rasul yang paling mendatangkan kegembiraan bagiku melainkan perkataan ini.

Sangat jelas penjelasan Ummul Mukminin Aisyah tentang penyebab terjadinya gempa. Tiga kemaksiatan yang semuanya marak pada saat ini. Khusus untuk dosa yang pertama, Aisyah menggunakan kata istabahu yang artinya masyarakat telah menganggap zina itu mubah [lazim]. Zina tidak hanya dilakukan, tetapi telah dianggap mubah. Dari ucapan, tindakan, kebijakan sebuah masyarakat boleh dibaca bahwa mereka yang telah meremehkan dosa zina, memang layak dihukum dengan gempa.

Soal khamar (minuman keras), di negeri ini minuman haram, najis dan perbuatan syetan itu malah dilegalisasi dengan Keppres No. 3/1997. Akibatnya, minuman keras dengan kadar alkohol dibawah 5% kini bebas beredar di swalayan-swalayan kecil di pinggir jalan seperti di Alfamaret dan Indomaret. Anehnya, beberapa daerah yang memberlakukan Perda Anti Miras yang melarang peredaran Miras secara keseluruhan malah dianggap bertentangan dengan Keppres tersebut dan diminta oleh Kemendagri agar dicabut.

Soal musik. Industri musik di tanah air terus menggurita. Bukan hanya dari dalam negeri, musik-musik luar negeri juga membanjiri masyarakat. Konser-konser diselenggarakan. Pada malam tahun baru lalu, sepanjang Sudirman-Thamrin jua dijejali dengan pertunjukan-pertunjukan musik. Aroma kemaksiatan menyebar di sepanjang jalan itu.

Ya, inilah semua kemaksiatan yang terjadi di negeri ini sebagaimana dikatakan ummul mukminin Aisyah ra. Belum lagi kemaksiatan yang lebih besar dari itu. Riba yang dilakukan oleh negara karena membayar cicilan bunga utang dalam jumlah ratusan triliyun, korupsi para penyelenggara negara hingga rencana menaikkan harga BBM dan Tarif Dasar Listrik.

Semua itu adalah bentuk kemaksiatan dan kezhaliman yang dilakukan oleh pemerintah yang mampu mengundang bencana. Pantaslah kalau Allah SWT terus menerus memberikan musibah kepada bangsa ini.

Karena ternyata satu musibah saja tidak cukup membuat bangsa ini sadar dan bertaubat kepada-Nya. Selama kemaksiatan terus merajalela di permukaan bumi Indonesia, selama itu pula negeri ini akan terus dirundung musibah. Maka segeralah bertaubat.

APA YANG HARUS DILAKUKAN?
Imam Ibnul Qoyyim dalam kitab Al-Jawab Al-Kafy mengungkapkan, “Dan terkadang Allah menggetarkan bumi dengan guncangan yang dahsyat, menimbulkan rasa takut, khusyuk, rasa ingin kembali dan tunduk kepada Allah, serta meninggalkan kemaksiatan dan penyesalan atas kekeliruan manusia. Di kalangan Salaf, jika terjadi gempa bumi mereka berkata, ‘Sesungguhnya Tuhan sedang menegur kalian’.”

Khalifah Umar bin Abdul Aziz tak tinggal diam saat terjadi gempa bumi pada masa kepemimpinannya. Ia segera mengirim surat kepada seluruh wali negeri. Inilah isi surat Khalifah Umar bin Abdul Azis setelah terjadi bencana: Amma ba’du, sesungguhnya gempa ini adalah teguran Allah kepada hamba-hamba-Nya, dan saya telah memerintahkan kepada seluruh negeri untuk keluar pada hari tertentu, maka barangsiapa yang memiliki harta hendaklah bersedekah dengannya.”

“Allah berfirman, ‘Sungguh beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan tobat ataupun zakat). Lalu, dia mengingat nama Tuhannya, lalu ia sembahyang.” (QS Al-A’laa [87]: 14-15). Lalu katakanlah apa yang diucapkan Adam AS (saat terusir dari surga), ‘Ya Rabb kami, sesungguhnya kami menzalimi diri kami dan jika Engkau tak jua ampuni dan menyayangi kami, niscaya kami menjadi orang-orang yang merugi.”

“Dan katakan (pula) apa yang dikatakan Nuh AS, ‘Jika Engkau tak mengampuniku dan merahmatiku, aku sungguh orang yang merugi’. Dan katakanlah doa Yunus AS, ‘La ilaha illa anta, Subhanaka, Tiada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim’.”

Jika saja kedua Umar (Umar bin Khattab dan Umar bin Abdul Azis) saat ini bersama kita, mereka tentu akan marah dan menegur dengan keras, karena rentetan “peringatan” Allah itu tidak kita hiraukan bahkan cenderung diabaikan. Maka, sebelum Allah menegur kita lebih keras lagi, inilah saatnya kita menjawab peringatannya-Nya. Labbaika Ya Allah, kami kembali kepada-Mu.

Maka, sangatlah tepat, jika dalam suasana banjir seperti sekarang, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, misalnya berpidato, “Wahai warga DKI Jakarta, bencana banjir ini adalah musibah dari Allah SWT, kita wajib bersabar. Mari-bersama-sama kita bertaubat kepada Allah atas kemaksiatan yang telah kita lakukan dan secara bersama-sama saya akan memerangi semua bentuk kemaksiatan. Kepada saudara-saudara kita yang tertimpa musibah, selain dari anggaran dana pemerintah mari kita bahu membahu membantunya. Hal-hal teknis, seperti pembangunan waduk, pengerukan sungai, penambahan lahan serapan, dan upaya pencegahan banjir lainnya akan segera dilakukan pemerintah.” Wallahu a’lam.

Shodiq Ramadhan
Redaktur Suara Islam Online

Read More

Mafia Minyak dan Kebohongan Subsidi BBM

Dan Iran pun Cabut Subsidi BBM-Transportasinya

 

Oleh: Dina Y. Sulaeman
Pemerintah mulai mewacanakan lagi pengurangan subsidi BBM. Seperti biasa, tulisan seorang pengamat ekonomi soal ‘kebohongan subsidi BBM’ kembali disebarluaskan di media sosial (FB, blog, dll). Argumen soal ‘kebohongan subsidi’ memang membuat nyaman masyarakat yang memang umumnya anti pencabutan subsidi. Namun, menurut sebagian orang, hitung-hitungan yang dilakukan sang pengamat ekonomi ini sangat banyak menyederhanakan, terlalu banyak berasumsi, dan banyak variabel yang tidak dilibatkan, terutama yang dari segi keteknikan. Saya tidak akan membahas detil soal hitungan ini karena bukan bidang saya. Yang jelas, di internet kita bisa menemukan cukup banyak tulisan yang dengan detil menjelaskan dimana letak kesalahan kalkulasi sang pengamat ekonomi.

Ada argumen yang banyak diulang-ulang oleh pihak-pihak yang antipencabutan subsidi, yang saya tahu pasti kesalahannya, yaitu argumen yang melibatkan Iran. Iran disebut-sebut sebagai negara yang menjual minyak dengan harga sangat rendah kepada rakyatnya, yaitu Rp 1287/liter. Ini tidak benar. Harga bensin di Iran saat ini minimalnya 4000 IRR/liter dan ada pembatasan pembelian; akan saya jelaskan nanti. (IRR= Iranian Riyal; per 21 April 2013, 4000 IRR= Rp3160)[1]

Yang mungkin akan mengejutkan banyak orang, Iran pun MENCABUT subsidi BBM-nya. Pernah di suatu masa, harga bensin di Iran memang sangat murah, sekitar Rp1500/liter. Tapi, itu bukan harga asli, melainkan disubsidi 80%.

Sejak akhir tahun 2006, pembelian bensin bersubsidi dibatasi (setiap mobil cuma boleh beli bensin 120 liter/bulan/mobil), dan akhirnya mulai akhir 2010 subsidi pun dikurangi. Menariknya, semua itu terjadi tanpa gejolak (tentu saja, kalau protes-protes minor, selalu ada dalam masyarakat Iran yang memang karakternya outspoken –blak-blakan-itu). Yang lebih menarik, Wamen ESDM kita dulu, Dr. Widjajono Partowidagdo (alm) pernah berkunjung ke Iran untuk mempelajari apa yang dilakukan Iran dalam efisiensi energi. Tapi, sayang sebelum beliau bisa mengaplikasikan apapun , beliau meninggal dunia (yang menurut pengamatan sebagian orang, agak ‘misterius’).

Ada satu fakta penting yang perlu dicermati: Iran memberikan subsidi BBM. Ini jelas kontradiktif dengan pernyataan seorang pengamat ekonomi terkenal: ‘TIDAK ADA YANG DISEBUT SUBSIDI BBM ITU’. Padahal, Iran adalah negara dengan cadangan minyak nomor 3 di dunia dan dengan cadangan gas nomor 2 di dunia. Iran jauh lebih kaya minyak daripada Indonesia, tapi mereka tetap memberikan subsidi.

Artinya apa? Pemakaian BBM di Iran sangat tinggi karena (dulu) harganya murah, bahkan 18 kali lipat tingkat konsumsi orang Jepang dan 9 kali lipat orang AS. Kasus penyelundupan BBM ke luar negeri pun banyak terjadi. Iran pun terpaksa mengirim minyak mentahnya ke negara-negara lain untuk di-refinery, karena hasil refinery di dalam negeri tidak cukup, saking borosnya. Ketika harus di-refinery di luar negeri, jelas memakan biaya besar. Dan ketika dijual di dalam negeri, pemerintah harus memberikan subsidi agar harga tetap murah. Artinya, pemerintah terbebani oleh subsidi ini.

Saya sempat berada di Iran ketika harga bensin di sana sangat murah. Saat itu, saya menyaksikan sendiri, betapa borosnya rakyat Iran. Mereka mengisi tangki mobil sendiri (karena tidak disediakan pelayan di pom bensin) dengan ceroboh, sehingga bensin itu berceceran. Mereka cuek karena harga yang sangat murah.

Apa yang dilakukan Iran untuk mengatasi masalah ini? Pemerintah di sana dengan tepat melihat bahwa Iran memiliki cadangan gas yang sangat besar. Bila rakyat menggunakan bahan bakar gas (dari jenis CNG), Iran akan menghemat sangat banyak uang (yang digunakan untuk subsidi) dan bahkan menghasilkan banyak uang (karena surplus BBM bisa dijual). Inilah yang secara sistematis dilakukan Iran dan dilakukan secara kontinyu, meski presidennya berganti-ganti. Proses sosialisasi pencabutan subsidi itu dilakukan sejak tahun 1993, era Presiden Rafsanjani. Sosialisasi itu bahkan dilakukan lewat film. Di komedi lawak Powarchin, yang membuat kota Teheran lengang (saking semua orang duduk di rumah menonton film serial tersebut), sering diselipkan propaganda (dengan cara yang mengundang tawa) betapa subsidi minyak itu membebani pemerintah. Bayangkan bila uang untuk subsidi itu dialihkan membuat rumah sakit, sekolah, bla…bla..(demikian’iklan’ di film lucu tersebut).

Di saat yang sama, sejak 1999 (era Khatami), dimulailah proyek jangka panjang pembangunan stasiun pengisian CNG; dimulai dengan membangun pipa-pipa gas hingga ke pelosok desa-desa. Tahun 2004, seorang periset senior lembaga riset milik pemerintah berhasil menciptakan tabung CNG untuk mobil dan hasil risetnya itu diproduksi massal oleh pemerintah tahun itu juga. Stasiun pengisian CNG pun dibangun di seantero negeri. Tahun 2004 itu pula, Iran-Khodro (industri mobil terbesar Iran) mulai membuat kit-converter untuk mobil yang mau beralih dari BBM ke CNG. Iran-Khodro juga memulai produksi mobil berbahan bakar CNG yang selesai tahun 2005 (era Ahmadinejad).

Masih tahun 2004 itu pula, kepolisian Iran mulai menertibkan lagi sistem pendataan kepemilikan mobil untuk menunjang program e-smart-card untuk kartu bensin subsidi.

Tahun 2005, Pemerintahan Ahmadinejad memberikan subsidi kepada rakyat yang ingin mengganti sistem mobilnya agar berbahan bakar CNG. Subsidi itu berupa kit-converter, juga subsidi untuk pengadaan tabung CNG-nya, bahkan subsidi untuk orang-orang yang mau membuka usaha pompa CNG. Seseorang hanya perlu punya tanah kosong minimal 1000 m2 dan uang modal 500 juta IRR. Selanjutnya, semua alat, keperluan, dan berbagai biaya tambahan untuk membangun pompa CNG itu disuplai pemerintah.

Selanjutnya, sejak 2010, mulailah pembatasan subsidi dilakukan dengan menggunakan semacam kartu subsidi (e-smart card). Setiap mobil cuma berhak membeli 60 liter/bulan bensin yang disubsidi 50%. Harga bensin super 5.000 IRR dan bensin biasa 4.000 IRR perliter. Kartu subsidi ini ada PIN-nya dan harus cocok antara nomor mobil, nama pemilik mobil, dan warna mobil. Satu mobil tidak bisa memakai jatah mobil lain saat membeli bensin. Jika pemakaian bensin sebuah mobil lebih dari 60 liter/bulan, pemilik mobil tersebut harus membeli bensin dengan harga pasar Iran (yang sebenarnya masih juga disubsidi 20 %), yaitu 8.000 IRR/liter (bensin super) dan 7.000 IRR/ liter (bensin biasa).

Sementara itu, harga 1 tabung CNG adalah 60.000 IRR yang bisa dipakai untuk jarak sekitar 750 km.Ketika di pasar terjadi perbedaan harga: harga BBM lebih mahal daripada CNG, jelas, rakyat akan memilih dengan sukarela: mengganti sistem mobilnya dengan sistem CNG (apalagi ditunjang dengan berbagai kemudahan yang diberikan pemerintah).

Jadi, inilah yang umumnya kita abaikan di tengah hiruk-pikuk perdebatan tentang pencabutan subsidi BBM. Publik lebih fokus kepada dampak negatif pencabutan subsidi BBM. Padahal, ada masalah lain yang lebih penting diangkat yaitu upaya mencapai kemandirian energi. Minimalnya ada tiga fakta yang sepertinya agak diabaikan para pengamat yang berkali-kali muncul di televisi (atau menulis di koran).

Pertama, Indonesia bukan lagi negeri yang kaya minyak. Indonesia saat ini berada di peringkat 22 dalam daftar pemilik cadangan minyak terbanyak dunia. Sejak era Orde Baru, kebijakan energi Indonesia sangat bertumpu kepada minyak, tanpa melakukan upaya pengembangan sumber-sumber energi terbarukan. Semakin lama, cadangan minyak Indonesia semakin menurun sementara minyak tetap menjadi sumber utama energi di Indonesia.

Kedua, minyak Indonesia pun tidak sepenuhnya diproduksi bangsa ini. Pertamina hanya memproduksi 13,8% dari total produksi minyak Indonesia, sementara sisanya diproduksi oleh perusahaan asing, antara lain Chevron (41%), Total E&P Indonesie (10%), Chonoco Philips (3,6%), dan CNOOC (4,6%). Perusahaan-perusahaan asing itu tentu saja menjual minyaknya dengan harga pasar internasional karena berdasarkan aturan UU Migas, pemerintah tidak berhak lagi ikut campur dalam kebijakan perusahaan-perusahaan asing tersebut. Sementara, demi memenuhi konsumsi dalam negeri, Indonesia setiap harinya harus mengimpor 600.000 barel minyak dengan harga internasional dan dijual dengan harga Indonesia. Inilah sebabnya pemerintah mensubsidi BBM.

Ketiga, terjadi ketidakefisienan dalam pengelolaan energi kita. Antara lain, mengapa kita hanya mengelola 13% minyak Indonesia dan sisanya diserahkan kepada perusahaan asing dengan bagi hasil yang tidak adil? Selain itu, mengapa kita harus memilih untuk mengimpor minyak, sementara kita mempunyai sumber energi yang jauh lebih murah bila dimanfaatkan, yaitu batu bara dan gas? Anehnya, batu bara dan gas justru dijual murah kepada negara asing.

Jawaban dari pertanyaan ini sudah banyak yang tahu: kalau ada energi alternatif, pastilah itu mafia-mafia minyak Indonesia maupun asing akan rugi besar! Itulah sebabnya mereka menekan pemerintah supaya tidak mengembangkan energi alternatif. Yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi beban anggaran hanya mencabut subsidi, tanpa ada upaya penyiapan infrastruktur untuk penggunaan energi alternatif. Di sinilah letak kesalahan besarnya. Jangan malah dikaburkan pada isu ‘kebohongan subsidi’.

Inti dari tulisan ini hanya satu: marilah kita lebih jernih dalam menyikapi berbagai isu. Tidak semua pencabutan subsidi itu antirakyat. Pencabutan subsidi hanya persoalan di ‘permukaan’, tapi ada hal-hal yang lebih penting dicermati dan disuarakan. Dan yang kunci utamanya memang pada pemerintahan yang jujur, amanah, dan bervisi. Mudah-mudahan kelak kita memiliki pemerintah yang seperti ini. Amin. [KbrNet/IRIB]

Penulis adalah Alumnus Magister Hubungan Internasional Unpad, Research Associate di Global Future Institute.

Read More

Mengapa SBY Diam atas Kejahatan Perdagangan Orang ?

MENGAPA SBY LEBIH TERTARIK MENGOMENTARI AKSI FPI DARIPADA KEJAHATAN INTERNASIONAL PERDAGANGAN ORANG YANG TERJADI DI KENDAL?

Jakarta – KabarNet: Banyak pihak tersentak begitu mengetahui terjadi sebuah Insiden yang melibatkan Preman-preman penjaga Lokalisasi ALASKA, Sukorejo, Kab Kendal, Warga yang terpancing peristiwa tabrakan, dengan pihak Front Pembela Islam. Buah insiden hasil provokasi tersebut langsung disantap antek-antek Liberal pembenci Islam untuk dikembangkan menjadi opini publik yang mencerca FPI.

Padahal dibalik ini semua, terjadi penyesatan dan kebohongan luar biasa untuk menutupi sebuah Kejahatan yang dilarang secara Nasional maupun Internasional yaitu Tindak Pidana PERDAGANGAN ORANG khususnya Penampungan Pelacuran yang masuk dalam kategori KEJAHATAN HUMAN TRAFFICKING.

Apa itu Kejahatan Tindak Pidana Perdagangan Orang ?

Kejahatan Perdagangan Orang, pada awalnya muncul dari konsep Hak Asasi Manusia yang terkandung dalam Universal Declaration of Human Right sejak 10 Desember 1948 yang kemudian dilanjutkan dengan The Convention for the Suppression of the Traffic in Persons and of the Exploitation of the Prostitution of Others (Resolusi PBB No 317 tanggal 2 Desember 1949) dengan Pasal intinya berbunyi :

“Whereas prostitution and the accompanying evil of the traffic in persons for the purpose of prostitution are incompatible with the dignity and worth of the human person and endanger the welfare of the individual, the family and the community”

(Bahwa Pelacuran dan turutannya yang merupakan pendayagunaan/bukan sekedar pengiriman saja, dengan maksud untuk pelacuran adalah tidak memenuhi harga diri dan nilai-nilai dari manusia serta membahayakan kesejahteraan pribadi, keluarga maupun komunitas/masyarakat.

Konvensi tersebut kemudian ditegaskan lagi dalam CEDAW (The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) pada tahun 1979. Hanya sayangnya tafsir dan perkembangan CEDAW ini kemudian disesatkan oleh antek-antek liberal menjadi sebuah dalil untuk mendukung program emansipasi yang kebablasan, termasuk menyerang ajaran agama Islam khususnya Bab Perempuan.

Namun semangat anti pelacuran tetap hidup dan sempat mampir sendiri bersih dari pengaruh-pengaruh liberal di Indonesia masuk dalam kategori Human Trafficking yang selanjutnya membentuk Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG.

Pasal 2 ayat 1 Undang-undang tersebut berbunyi :

Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Dalam ketentuan tersebut yang disebut dengan EXPLOITASI sangat jelas diatur dalam ketentuan umum undang-undang tersebut khususnya Pasal 1 butir ke 7 yang berbunyi :

7. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.

Maka jelaslah, Lokalisasi (penampungan) Pelacuran seperti ALASKA dahulu bernama SARIM yang diminta ditutup oleh FPI, memang melanggar Pasal 2 ayat 1 tersebut dan hal mana berupa sebuah Kejahatan Perdagangan Orang dengan ancaman hukuman minimal 3 tahun dan maksimal 15 Tahun.

Sekarang semua pihak yang lebih mementingkan “Cara” yang dianggap dilakukan FPI dalam upayanya menutup sarang kejahatan tersebut dapat dianggap langsung atau tidak langsung turut serta melindungi kejahatan tersebut. Sehingga dikarenakan hal tersebut secara Nasional maupun Internasional sudah dianggap suatu Kejahatan, maka para pelaku dan pendukung-pendukungnya patut dilaporkan kepada Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB.

Mencermati komentar-komentar mengenai insiden FPI di Kendal termasuk dari SBY, maka seakan-akan orang dilupakan atau sengaja untuk dilupakan bahwa dibalik peristiwa itu, ada perlawanan terhadap suatu kejahatan yang sudah dinyatakan sebagai Kejahatan Internasional yaitu Kejahatan Perdagangan Orang. Apabila ditarik kedalam suatu kewajiban yang melekat pada SBY sebagai Presiden RI, maka jangan disalahkan apabila kemudian orang menduga SBY sengaja menutupi atau setidak-tidaknya membiarkan praktek lokalisasi pelacuran yang jelas-jelas ada di ALASKA Sukorejo, Kendal. Begitu pun dengan fakta masih banyaknya Lokalisasi Pelacuran yang tetap aman menjalankan prakteknya, bahkan di kota Jakarta tempat Pusat Pemerintahan.

M Mahendradatta

Read More

TUNTUTAN PEMBUBARAN FPI

 

Jakarta – KabarNet: Gelombang arus kebencian terhadap FPI terus digulirkan oleh kelompok liberal dengan berbagai metode untuk meraih dukungan, rangkulan, sokongan dari pihak-pihak yang sejalan dengan mereka. Pihak-pihak yang anti dengan perjuangan FPI tentu akan menyambut baik ide pembubaran FPI, misalnya bandar JUDI, bandar MIRAS dan Hiburan MAKSIAT, karena ancaman bagi kelangsungan bisnis mereka akan lenyap. Bukan tidak mungkin segala cara akan diupayakan sampai akhirnya misi mereka bisa terwujud, seperti cita-cita agung Kelompok Liberal yaitu pembubaran FPI.

Bagi Kelompok Liberal, FPI bisa dibubarkan karena kesalahan OKNUMNYA, sebagaimana dulu MASYUMI dibubarkan Soekarno dan GPII dibubarkan Soeharto, karena kesalahan OKNUMNYA. Kelompok Liberal pun beramai-ramai mengeroyok FPI dan menuntut PEMBUBARAN FPI, bahkan Ratna Sarumpaet dan kawan-kawan LIBERAL-nya membuat Petisi via internet untuk PEMBUBARAN FPI yang hanya didukung 12 RIBU suara. Sedang pihak yang membela FPI bersama-sama membuat PETISI INDONESIA TANPA LIBERAL berhasil mendapat suara lebih dari 12 JUTA. Dengan demikian Sikap FPI terhadap TUNTUTAN PEMBUBARAN FPI sebagai berikut :

1. Tuntutan Pembubaran FPI hanya merupakan upaya segelintir orang dari kalangan LIBERAL yang Anti Islam.
2. Jika FPI sebagai ORMAS dibubarkan karena ada OKNUMNYA yang melanggar hukum dengan kekerasan terhadap MA’SIAT, lalu kenapa PARPOL tidak dibubarkan karena BANYAK OKNUMNYA yang melanggar hukum dengan KORUPSI dan KERUSUHAN PILKADA di berbagai tempat sehingga menimbulkan korban harta dan jiwa yang tidak sedikit.
3. Lucu, jika OKNUM suatu ORMAS bersalah, maka ORMASNYA yang divonis SALAH, namun jika OKNUM Pejabat, Anggota Dewan, Kader Partai, TNI dan POLRI bersalah, maka yang disalahkan tetap OKNUMNYA saja, tanpa menyentuh institusi organisasinya.
4. Pembubaran Masyumi dan GPII karena kesalahan OKNUMNYA adalah KEJAHATAN ORLA dan ORBA yang tidak boleh DITIRU dalam Era Reformasi.
5. Jika sungguh FPI dibubarkan, maka FPI akan segera berubah menjadi organisasi baru, bisa dengan nama Front Perjuangan Islam, Front Penjaga Islam, Front Pelindung Islam, Front Persatuan Islam, Front Persaudaraan Islam, Front Pecinta Islam, dan sebagainya, yang semuanya bisa disingkat menjadi FPI. Atau berubah dari Ormas FPI menjadi PARTAI FPI. Intinya, banyak jalan menuju MEKKAH. Dan ingat, FPI bisa dibubarkan, tapi VISI MISI PERJUANGAN FPI dalam Da’wah, HISBAH dan JIHAD, tidak akan pernah bubar.

PARPOL DAN SISTEM POLITIK SUMBER KEKERASAN

Selama ini opini media massa sekuler yang memusuhi Islam selalu memojokkan bahwa ajaran Islam dan umat Islam adalah sumber terjadinya berbagai kekerasan yang terjadi. Mereka menyatakan hal tersebut hanya berdasarkan insiden dan aksiden yang terjadi di tingkat lapangan. Namun apabila kita mau jujur, maka sumber kekerasan yang terjadi secara massif ini adalah sistem politik dan PARPOL PARPOL yang selama ini mengaku anti kekerasan.

Oleh karenanya adalah sangat TIDAK ADIL apabila tuntutan PEMBUBARAN yang disuarakan oleh media media sekuler liberal hanya ditujukan kepada ORMAS semata. Seharusnya yang lebih layak untuk dituntut untuk DIBUBARKAN adalah PARPOL karena telah terlibat banyak dalam kekerasan politik dan juga bila ditambah dengan berbagai kasus KORUPSI yang melibatkan petinggi PARPOL.

berikut ini kami sajikan data data KEKERASAN yang dilakukan oleh PARPOL dan PARA PENDUKUNGNYA.

AMUK MASSA DI JAWA TIMUR PASCA GUSDUR LENGSER (18 – 30 Mei 2001)

SITUBONDO

• Sasaran: Rumah Adi Mulyono, anggota Muhammadiyah Ranting Locancang, Panarukan, Situbondo.
• Modus: Dilempar mercon sehingga pintu dan kacanya rusak.

• Sasaran: Rumah Riwayanto, anggota PC Muhammadiyah, Panarukan, Situbondo.
• Modus: Dilempari mercon dan rumahnya dicoba dibakar.

• Sasaran: Rumah Wahyudi, anggota PAN Besuki, Situbondo; dan Sayonara, Wakil Ketua PAN Situbondo.
• Modus: Dilempari mercon dan batu sampai kaca dan pintunya rusak.

• Sasaran: SMU 1 Muhammadiyah Situbondo.
• Modus: Dibakar massa

BONDOWOSO 

• Sasaran: Rumah Ir. Riwi Bahariwanto; Sekretaris I DPC PAN Cerme, Ir Setiadi; dan Fardhol, anggota PAN Cerme, Bondowoso.
• Modus: Dilempari batu sampai atap dan kacanya pecah.

• Sasaran: Rumah H. Hamdani, Wakil Ketua PD Muhammadiyah Bondowoso (anggota DPRD dari PAN).
• Modus: Dilempari mercon.

• Sasaran: Rumah Mulyono, Dahnan, Mutojo anggota PC Muhammadiyah di Bondowoso.
• Modus: Dilempari mercon sampai kaca jendela dan genting rumah rusak.

• Sasaran: Rumah K.H. Fakih, Ketua PC Muhammadiyah Cerme, Bondowoso.
• Modus: Dilempar bom molotov. Kaca dan pintu rumah hancur.

• Sasaran: Rumah Sutomo, Ketua PAN Ranting Prajekan; dan Khusairi, anggota PAN Prajekan, Bondowoso.
• Modus: Dilempari batu sampai atap dan kaca pecah.

• Sasaran: Gedung DPRD Bondowoso.
• Modus: Dilempari batu hingga kacanya pecah.

SIDOARJO

• Sasaran: Rumah Agus Salim, Ketua DPC PAN Sidoarjo.
• Modus: Dilempari mercon.

• Sasaran: Panti Asuhan Darul Aitam, Porong.
• Modus: Memecahkan jendela dengan pentungan.

• Sasaran: Masjid Nurul Azhar, Porong.
• Modus: Dipasangi spanduk “Gus Dur Turun, Muhammadiyah Hancur!” Lampu pagar, papan nama, dan kaca masjid dirusak.

• Sasaran: Rumah H. Al-Muntadzir Ridwan, Wakil Ketua PC Muhammadiyah Tanggulangin.
• Modus: Dilempari batu.

• Sasaran: Kampus II Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (UMS), Jalan Raya Candi.
• Modus: Pagar kampus dirobohkan, bangku dikeluarkan lalu dibakar, kaca-kaca ruang kuliah dipecahkan, uang tunai Rp 600 ribu dan barang-barang lain di koperasi dijarah.

• Sasaran: Kampus I UMS dan SMU 2 Muhammadiyah, Jalan Majapahit 666-B.
• Modus: Dikepung oleh massa yang membawa jeriken berisi bensin. Beberapa bagian bangunan dilempari batu.

GRESIK

• Sasaran: Rumah Ketua Dewan Pimpinan Muhammadiyah Ranting Manyar.
• Modus: Dihujani batu.

• Sasaran: Rumah Ketua Pimpinan Muhammadiyah Ranting Pongahan.
• Modus: Dilempari batu.

• Sasaran: Kantor DPRD Gresik.
• Modus: Disegel.

• Sasaran: Rumah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Gresik.
• Modus: Dirusak.

• Sasaran: Kantor DPC PDI Perjuangan.
• Modus: Dihancurkan/dibakar.

• Sasaran: Rumah Sakit Aisyiyah-Muhammadiyah.
• Modus: Dihancurkan.

• Sasaran: Papan nama Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kebomas.
• Modus: Dirusak.

• Sasaran: Pimpinan Ranting Kedahanan.
• Modus: Dirusak.

• Sasaran: Kantor Pimpinan Muhammadiyah Ranting Keroman.
• Modus: Dirusak.

• Sasaran: Rumah Mahfud, Ketua PAN Manyar.
• Modus: Dilempari batu dan sepeda motornya dibakar.

• Sasaran: Rumah H. Chusaini, kepala SD Muhammadiyah.
• Modus: Dilempari batu oleh massa yang lewat.

• Sasaran: Poliklinik Muhammadiyah.
• Modus: Kaca, plafon, dan papan nama gedung dirusak. Massa berorasi di depan poli sehingga pasien tak bisa dirawat.

• Sasaran: Perguruan Muhammadiyah, Kebomas (SD 1 Muhammadiyah, SLTP Muhammadiyah 4, dan TK Aisyiyah 11).
• Modus: Papan namanya dirusak massa.

• Sasaran: Kantor DPC PDI Perjuangan.
• Modus: Dibakar massa.

• Sasaran: Rumah Anwar Sadat, Wakil Ketua DPRD dari PAN; dan Ir. Bambang.
• Modus: Dilempari batu dan dirusak. Sepeda motor milik Bambang juga dirusak.

• Sasaran: Perguruan Muhammadiyah Kapasan.
• Modus: Massa datang dengan 10 sepeda motor, 2 truk dan 1 mobil. Mereka hanya lewat sambil melemparkan batu.

• Sasaran: Universitas Muhammadiyah Gresik.
• Modus: Bangunan dilempari batu. Baliho dan spanduk yang dipasang di depan kampus dirusak.

PASURUAN

• Sasaran: Kantor PDI-P Kota Madya.
• Modus: Dibakar.

• Sasaran: Kantor PPP Kota Madya.
• Modus: Dibakar.

• Sasaran: Kantor PDI-P Kabupaten.
• Modus: Dibakar.

• Sasaran: 20 Posko PDI-P.
• Modus: Dibakar.

• Sasaran: Pos Polisi I.
• Modus: Dibakar.

• Sasaran: Pos Polisi II.
• Modus: Dibakar.

• Sasaran: SMU dan SMK Muhammadiyah 1.
• Modus: Dirusak.

• Sasaran: SMK M 2, Masjid dan Kantor Muhammadiyah Kota Pasuruan.
• Modus: Dirusak.

• Sasaran: Kompleks Perguruan Muhammadiyah.
• Modus: Dirusak.

• Sasaran: Rumah Anggota DPRD Kota dari PDI-P, Reza Syahputra.
• Modus: Dirusak.

• Sasaran: Kantor BKKBN dan Kantor Arsip serta dua buah mobil.
• Modus: Dirusak dan dibakar.

• Sasaran: Gedung BK Husada.
• Modus: Dirusak.

• Sasaran: Depot ANDA Keraton.
• Modus: Dijarah dan dirusak.

• Sasaran: Rumah Makan KURNIA.
• Modus: Dijarah dan dirusak.

• Sasaran: Kantor Pemda Kota Madya.
• Modus: Disegel/diduduki.

• Sasaran: Kantor Pemda Kabupaten.
• Modus: Disegel/diduduki.

• Sasaran: Kantor DPRD Kota Madya.
• Modus: Disegel/diduduki.

• Sasaran: Kantor DPRD Kabupaten.
• Modus: Disegel/diduduki.

• Sasaran: Kantor Kec. Ngguling.
• Modus: Disegel/diduduki.

• Sasaran: Kantor Kec. Wonorejo.
• Modus: Disegel/diduduki.

• Sasaran: Kantor Kec. Pandaan.
• Modus: Disegel/diduduki.

• Sasaran: Kantor Kec. Beji.
• Modus: Disegel/diduduki.

• Sasaran: Kantor, Masjid, dan SMUK Muhammadiyah 2.
• Modus: Dirusak.

• Sasaran: Gereja Protestan Indonesia Barat PNIEL.
• Modus: Dibakar.

• Sasaran: Gereja Santo Antonius.
• Modus: Dirusak.

• Sasaran: Gereja Djawi Wetan.
• Modus: Dirusak.

• Sasaran: Rumah Ust. Abdul Rahim Nur, mantan ketua DPW PAN Jawa Timur.
• Modus: Pagar rumah dirusak, dan dilempari batu.

• Sasaran: Panti Asuhan Muhammadiyah.
• Modus: Massa berdemo di depannya dan mengancam merusak.

• Sasaran: Masjid Darul Arqam.
• Modus: Dirusak dan dilempari batu hingga hancur.

KOTA-KOTA LAIN

• Sasaran: Rumah H. Thoyib, mantan ketua PC Muhammadiyah Muncar, Banyuwangi.
• Modus: Rumah dirusak, sebagian atap dan jendela hancur.

• Sasaran: Rumah H. Mat Khojin, Bendahara DPC PAN Mulyorejo, Surabaya.
• Modus: Dilempar dengan bom ikan sampai pagar dan teras depan rumah rusak.

• Sasaran: SMU 3 Muhammadiyah Pandaan.
• Modus: Dirusak. Semua arsip dan peralatan sekolah dilempar ke luar. Ketika pergi, massa membawa sepeda motor milik Yunan (guru setempat), uang tunai, dan 2 pesawat telepon.

• Sasaran: Kantor Anak Cabang PKB Sukowono, Jalan H.O.S. Cokroaminoto, Jember.
• Modus: Satu jendelanya dilempar batu hingga pecah.

• Sasaran: Panti Asuhan Putra-Putri Muhammadiyah, Blitar.
• Modus: Papan nama dan pintu masuk gedung dirusak.

• Sasaran: Kantor DPD Partai Golkar Sumenep.
• Modus: Dibakar massa sampai habis.

• Sasaran: Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
• Modus: Massa datang bersepeda motor, melempari kaca-kaca hingga pecah.

• Sasaran: Mojoagung, Jombang.
• Modus: 8 rumah warga Muhammadiyah disilang warna merah.

Sumber: DPW PAN JawaTimur dan DPW Muhammadiyah Jawa Timur, koran Surabaya Post, Harian Surya, dan Asintel Kodam V Brawijaya.

PERISTIWA AMUK MASSA BERATRIBUT PDI PERJUANGAN TAHUN 1999

• 22 Februari 1999 Massa beratribut PDI Perjuangan membakari Posko PDI di Cilacap. Persitiwa ini dipicu oleh SK Alex Litay yang mengangkat Frans Lukman sebagai Ketua DPC Cilacap PDI Perjuangan 2. 28 Februari 1999 Pawai PDI Perjuangan di Yogyakarta bentrok dengan massa dari partai lain. Bentrokan tersebut membuat sedikitnya 17 orang luka-luka.
• 28 Februari 1999 Terjadi pemukulan oleh massa beratribut PDI Perjuangan di Lampung terhadap Ketua Umum DPP PDI Budi Hardjono 4. 7 Maret 1999 Ribuan massa beratribut PDI Perjuangan mencopoti atribut Golkar yang terpasang di jalan-jalan protokol di Surabaya.
• 17 Maret 1999 Kantor DPC PDI Kodya Surabaya dirusak serta sebuah kantor yang terletak di dekatnya juga ikut dilempari. Mereka kecewa dengan penunjukan Kasmuri sebagai ketua DPC Kodya Surabaya.
• 21 Maret 1999 Massa beratribut PDI Perjuangan bentrok dengan massa PPP di Yogyakarta. Bentrokan ini menyebabkan seorang tewas.
• 31 Maret 1999 Massa beratribut PDI Perjuangan mengamuk di Madiun. Ini disebabkan Paimin, pendukung PDI Perjuangan mencopoti atribut Golkar. Kemudian Paimin ditangkap. Selanjutnya ribuan massa menuju Polres Madiun untuk membebaskan Paimin. Karena gagal mereka merusak fasilitas umum Kota Madiun.
• 2 April 1999 Massa beratribut PDI Perjuangan melakukan perbuatan ‘tidak simpatik’ terhadap rombongan Ketua Umum DPP Golkar dan kader Golkar lainnya di Purbalingga, Jawa Tengah.
• 4 April 1999 Sekitar 200 simpatisan dengan atribut PDI Perjuangan di Cirebon mendatangi kantor DPD II Partai Golkar setempat, seusai berpawai keliling dengan kendaraan. Mereka mencabut bendera-bendera serta atribut partai berlambang beringin, dan membakarnya.

Sumber : Pudok Republika

TABEL KEKERASAN OLEH PARPOL

1. Tokoh CSIS dan konglomerat beken Sofyan Wanandi, dituding terlibat dalam peledakan bom Tanahtinggi oleh aktivis PRD.
2. Gedung Balaikota Surakarta dibakar dan  menjadi sasaran massa yang tidak puas dengan hasil Pilpres 1999.
3. Kerusuhan antar pendukung Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Pekalongan dan Jepara.
4. Penebangan pohon oleh kelompok pendukung Gus Dur sebagai pelampiasan emosi atas pemindahan kekuasaan kepada wakil presiden Megawati Soekarnoputri.
5. Pendukung Gusdur melampiaskan kekecewaan dengan membakar Kantor DPD I Golkar Jatim, Kantor cabang PDI Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan.
6. Bentrokan antarmassa PDIP sendiri, bentrok dengan aparat keamanan dan dengan masyarakat karna adanya kader yang membawa clurit.
7. Aksi pengerahan massa dan pemukulan terhadap Ketua KPUD SBT Sidik Rumalowak oleh Calon Bupati Seram Bagian Timur (SBT), Maluku, HM Jusuf Rumatoras.
8. Puluhan anggota tim sukses calon bupati-wakil bupati Jember mengamuk dan memukul anggota Panitai Pengawas Pilkada (Panwasda), Agung Purwanto.
9. Penyerangan terhadap Kantor KPUD oleh massa bakal calon (Balon) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur/Wagub ,Lukas Enembe dan Drs. Muh. Mu’sad,Msi.
10. Massa yang protes atas hasil pilkada di kabupaten itu yang dimenangkan oleh pasangan Syaukani Saleh-Warman Suwardi mengamuk serta membakar dan menghancurkan sejumlah gedung.
11. Ribuan orang pendukung Noor Nahar Husein-Go Tjong Ping meluapkan kemarahan dengan membakar pendopo.
12. Massa yang menolak menangnya pasangan Anwar Adnan Sadam dan Amri Sanusi bentrok dengan aparat keamanan.
13. Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Soppeng, Kantor Kecamatan Lalabata, dan Kantor Kecamatan Marioriwawo dibakar massa.
14. Kantor Kecamatan Tanralili yang menjadi posko tempat perhitungan suara tingkat kecamatan tiba-tiba diserang sekelompok massa dengan menggunakan batu dan bom Molotov.
15. Dua massa pendukung pasangan Cabup-Cawabup Andi Maddusila-Jamaluddin Rustam dan Ichsan Yasin Limpo-Razak Badjidu saling lempar batu di depan Kantor KPU Gowa Jumat (25/6).

INSIDEN-INSIDEN KEKERASAN TERKAIT DENGAN PEMILU KADA TAHUN 2010

• 1. April 2010, Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat: Pada tanggal 10 April, massa petahana bupati Zulkifli Muhadi dan lawannya Andi Azisi saling melempar batu setelah kelompok sang penantang mencoba menghalangi konvoi rivalnya. Pada tanggal 10 April, pendukung Andi berunjuk rasa mempermasalahkan keaslian ijazah sang petahana. Pada tanggal 24 April, mereka berbaku hantam dengan pendukung bupati yang ingin membagi-bagikan sembako ke calon pemilih sebelum pemungutan suara tanggal 26 April. Pada tanggal 28 April, ratusan demonstran bentrok dengan polisi ketika mereka menuntut KPUD untuk menghentikan proses rekapitulasi setelah berita kemenangan sang petahana mulai terhembus. Mereka terus meminta polisi untuk menyelidiki keabsahan ijazah Zulkifli. Ketika mereka hendak merangsek ke dalam kantor KPUD, polisi menahan mereka dengan hantaman tongkat dan tembakan peringatan serta gas air mata.
• 12 Mei, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur: Ribuan warga memblokir jalan menuju ibukota kabupaten di Larantuka sehinga anggota KPU pusat dan propinsi tak bisa masuk kota. Mereka tadinya ingin mengumumkan kebijakan menganulir keputusan KPUD Kabupaten Flores Timur yang mendiskualifikasi pencalonan petahana Simon Hayon. Para demonstran menuntut agar proses pemilu diteruskan tanpa sang bupati dan merasa pihak pusat ingin mengintervensi politik tingkat lokal. Pada tanggal 14 Mei, pendukung-pendukung Simon memaksa KPUD untuk mengikuti keputusan KPU yang lebih tinggi dan polisi menemukan mereka membawa bom Molotov. Pada bulan Juli, KPU memberhentikan empat dari lima orang anggota dari KPUD yang menolak keputusan KPU itu. Pada tanggal 1 November, KPUD baru dibentuk dengan dengan mandat untuk melaksanakan pemilu pada tahun 2011.
• 12 Mei, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara: Ratusan demonstran merusak kantor KPUD saat proses rekapitulasi setelah mendengar kabar bahwa petahana Imran menang besar pada pemilu tanggal 8 Mei. Mereka menuduh sang bupati telah menyalahgunakan jabatan dan membagi uang kepada pemilih. Pada bulan Juni, lawan politik Imran membawa kasus ke MK yang memutuskan perlu dilakukan pemilihan ulang namun Imran tidak didiskualifikasi. Dalam pemilihan ulang 11 Juli, sang petahana malahan mendapatkan suara yang lebih banyak dan ini memicu protes yang lebih besar pada tanggal 19 Juli yang berakhir dengan bentrok antar pendukung.
• 15 Mei, Kota Sibolga, Sumatra Utara: Empat kantor kecamatan yang menyimpan kotak-kotak suara dibakar dua hari setelah pemungutan suara tanggal 13 Mei yang diwarnai pertarungan antara wakil bupati Afifi Lubis dan mantan anggota DPR Syarfi Hutauruk yang berpasangan dengan menantu bupati yang tak dapat maju lagi. Pendukung Afifi menuduh sang bupati memakai jabatannya untuk menghalangi-halangi pencalonan wakilnya itu namun protes ini hanya terdengar setelah quick count meramalkan Syarfi unggul.
• 21 Mei, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur: Pada tanggal 21 Mei 2010, pendukung bakal calon bupati Mojokerto Dimyati Rosid yang juga seorang kyai terkenal, marah atas tidak diloloskannya sang kandidat dan melempar bom molotov serta membakar mobil di kantor DPRD Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur.
• 21 Mei, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat: Warga merusak kantor KPUD dan Panwaslu setelah mereka mendengar laporan sementara yang mengindikaskan kemenangan untuk Suryadman Gidot pada pemungutan suara tanggal 19 Mei padahal wakil bupati itu diyakini melakukan tindakan korupsi. Pada tanggal 18 Mei, seorang pendukung Suryadman tertangkap tangan membagikan uang kepada pemilih.
• 21 Mei, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat: Sebuah mobil milik KPUD dibakar orang tak dikenal setelah ada berita yang meramalkan Yasir Ansyari, putra bupati yang tidak bisa maju lagi, gagal mendapatkan 30 persen dari suara yang dibutuhkan untuk mencegah putaran kedua walau ia unggul dari calon-calon lainnya. Dalam putaran kedua, Yasir kalah dari Henrikus yang sebenarnya menempati urutan kedua di putaran pertama.
• 24 Mei, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatra Utara: Police melontarkan gas air mata dan tembakan peringatan ke udara setelah demonstran menyerang mereka dengan batu. Mereka menuntut penghentian acara misi visi karena jagoan mereka tak diloloskan setelah terjadi suatu kebingungan terhadap keabsahan pendukungan partai. Ada dua pihak yang mengatasnamakan Partai Peduli Rakyat Nasional yang mendukung dua calon yang berbeda, sang petahana dan bakal calon yang tidak lolos itu. KPUD menerima pendukungan PPRN untuk petahana dan memutuskan calon yang lain gagal memenuhi syarat pendukungan.
• 1 Juni, Kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah: Pada bulan Mei 2010, pembakaran surat suara yang meluas di kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah, telah memaksa KPUD untuk menunda pemilu kada yang sedianya akan dilaksanakan tanggal 2 Juni dan terpaksa melakukan penundaaan kedua 14 hari kemudian karena panasnya suasana. Aksi kekerasan itu meletus setelah KPU membuat dua keputusan yang saling bertentangan dalam kurun waktu kurang dari seminggu setelah kematian mendadak salah satu kandidat wakil bupati. KPU awalnya menyatakan kandidat bupatinya masih bisa maju tanpa pasangan wakilnya. Tapi tiga hari kemudian, KPU menganulir keputusannya dan pembatalan ini membuat pendukung kandidat yang bersangkutan mengamuk.
• 9 Juni, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur: Polisi menembakkan peluru karet ke demonstran yang menuntut penghentian proses rekapitulasi yang dilakukan KPUD setelah terjadi kerancuan penghitungan suara di kecamatan Sano Nggoang. Pada saat itu, laporan sementara menyebutkan wakil bupati Agustinus Dula unggul di pemungutan suara tanggal 3 Juni.
• 10 Juni, Kabupaten Samosir, Sumatra Utara: Ratusan pendukung seorang calon menghalangi kepergian bis-bis yang mengangkut 150 mahasiswa semalaman ketika mereka ingin keluar dari wilayah kabupaten setelah ikut pemungutan suara tanggal 9 Juni. Para pendukung tersebut menuduh bupati petahana Mangindar Simbolon telah membayar mahasiswa-mahasiswa tersebut untuk menjadi pemilih gelap walau sebenarnya mahasiswa-mahasiswa tersebut merupakan penduduk Samosir yang tengah menempuh studi di Medan. Sang bupati mengaku mengongkosi perjalanan mereka kembali ke kampung halaman.
• 11 Juni, Kabupaten Kepulauan Anambas, Riau Islands: Demonstran anti-petahana melempar batu ke sebuah gedung yang dipakai KPUD untuk melakukan rekapitulasi setelah pemungutan suara tanggal 26 Mei. Mereka meruntuhkan pagar ketika mereka memaksa masuk gedung pertemuan itu. Proses penghitungan yang lambat terjadi karena menunggu datangnya semua kotak suara ke tangan KPUD dari berbagai tempat di kabupaten pemekaran ini yang terdiri dari pulau-pulau terpencil yang memiliki infrastruktur yang buruk. Padahal, berita bahwa bupati petahana Tengku Mukhtaruddin telah menang sudah tersebar beberapa jam setelah pemungutan suara. Unjuk rasa sudah berlangsung sejak tanggal 27 Mei menuduh bupati melakukan penggelembungan suara dan menuntut hasil pemilu dibatalkan. Intensitas terus bertambah seiiring lambannya proses penghitungan yang
• memicu kecurigaan.
• 23 Juni, Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan: Kabupaten Tana Toraja (Tator) di Sulawesi Selatan menjadi tempat terjadinya kekerasan pemilu kada yang paling buruk di tahun 2010. Dari 23 sampai 25 Juni, pembakaran dan perkelahian mengakibatkan satu orang tewas dan sejumlah kotak suara di 13 dari 19 kecamatan yang ada dibakar, sementara polisi tidak berdaya, atau bahkan di beberapa tempat malah ikut memfasilitasi kekerasan.
• 24 Juni, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan: Demonstran merusak kantor Panwaslu dan sebuah kecamatan setelah quick count meramalkan suatu kemenangan yang tak diduga sebelumnya telah diperoleh anggota DPRD Hatta Rahman.
• 25 Juni and Agustus-September, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan: Pendukung calon penantang Andi Maddussila memrotes suatu ramalan kemenangan untuk bupati petahana Ichsan Limpo yang keluar dua hari setelah pemungutan suara. Mereka menuduh Ichsan memakai ijazah palsu dan menyandera seorang pendukung sang bupati yang mengakibatkan kelompok lawan untuk melakukan serangan balasan. Kedua kubu saling lempar batu sampai polisi berusaha melerai. Kejadian-kejadian bermunculan secara sporadis termasuk pembakaran bis, bangunan dan kantor cabang Golkar oleh orang-orang tak dikenal serta perkelahian antar pendukung setelah sang petahana dilantik tanggal 14 Agustus 2010 yang kadangkala meletup hingga bulan September. Keluarga Limpo adalah keluarga yang dominan dalam perpolitikan Sulawesi Selatan. Kakaknya Ichsan, Syahrul Limpo, adalah guberner Sulawesi Selatan sedangkan saudara-saudaranya yang lain menduduki kursi di DPRD. Mereka semua berasal dari Partai Golkar.
• 25 Juni, Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan: Para pengunjuk rasa membakar dua kantor kecamatan dan sebuah gedung yang di dalamnya ada kantor KPUD setelah quick count meramalkan kemenangan untuk bupati petahana Andi Soetomo. Insiden-insiden ini menunda proses penghitungan suara untuk beberapa hari. Penantang terdekatnya, Andi Kaswadi Razak yang menjabat ketua DPRD, mencoba menyulitkan proses administrasi KPUD mengakibatkan tertundanya pelantikan bupati terpilih sampai dengan 16 Oktober.
• 20 Juli, Kabupaten Seram Bagian Timur, Maluku: Pendukung bupati Abdullah Vanath dan lawannya Mukti Keliobas yang menjabat ketua DPRD berbaku hantam di jalanan setelah sang petahana menang mutlak pada pemungutan suara 7 Juli. KPUD menolak permintaan sang penantang untuk penghitungan ulang di pulau terpencil Gorom dimana penyelenggara pemilu ditenggarai telah menggelembungkan suara. Namun, Mukti melapor ke KPU propinsi yang akhirnya memerintahkan KPUD untuk memenuhi tuntutan itu. Ketika KPUD memutuskan untuk tak menggubrisnya, pendukung Mukti menyerang markas lawan dan membakar kantor-kantor pemerintahan. Pada bulan Agustus, MK menolak tuntutan penghitungan ulang itu dan memastikan kemenangan Vanath.
• 23-24 September, Kotawaringin Barat district, Central Kalimantan: Pendukung Sugianto Sabran mengamuk setelah keluarnya Keputusan MK untuk menganulir kemenangan calonnya dalam pemungutan suara 5 Juni karena MK menganggap terjadi usaha pembelian suara yang massif. MK dalam putusannya juga menetapkan bupati petahana Ujang Iskandar sebagai pemenang dan langkah ini memicu tuduhan suatu konspirasi dari Jakarta untuk menggagalkan gerakan pro-perubahan di daerah itu. KPUD menolak untuk mengeksekusi keputusan tertanggal 7 Juli itu di tengah meningkatnya ketegangan di daerah itu dan ini membuat KPU Pusat untuk member peringatan kepada KPUD pada tanggal 22 September. Keputusan kedua yang berasal dari Jakarta ini memperkuat persepsi bahwa kekuatan pusat sedang mengintervensi urusan daerah dan memicu pembakaran monumen Adipura yang berada di ibukota kabupaten. Lembaga-lembaga setempat menolak melaksanankan keputusan MK itu karena takut menjadi target dari kemarahan kelompok Sugianto sehingga daerah itu dipimpin seorang penjabat sementara sampai sekarang yang tak memiliki hak menentukan anggaran. Pejabat di daerah telah meminta Menteri Dalam Negeri untuk melaksanakan keputusan MK namun ia masih enggan. Inilah satu-satunya kasus kekerasan yang diakibatkan putusan MK pada tahun 2010.
• 24 October, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat: Sebuah bom meledak di kantor KPUD tengah malam, beberapa jam setelah polisi mendorong mundur demonstran yang menggugat kemenangan bupati petahana Ferry Zulkarnain secara sporadis. Salah satu anggota tim sukses dari sang bupati divonis telah melakukan pembelian suara lima hari sebelum pelantikan tanggal 9 Agustus. Pengadilan memutuskan Ferry tidak terlibat dalam tindak pidana tersebut.
• 1 November, Kabupaten Karo, Sumatra Utara: Ratusan orang membakar ban di jalan dan melempar batu ke arah hotel dimana KPUD sedang melakukan rekapitulasi setelah pemungutan suara tanggal 27 Oktober. Para demonstran itu menuntut pemilu ulang dan menuduh kedua calon yang mendapatkan suara terbanyak telah melakukan pembelian suara. Polisi melontarkan gas air mata dan menggunakan tongkat untuk membubarkan massa. Pada tanggal 6 November, sebuah gedung pemerintahan dibakar di tengah malam. Sengketa ini telah dibawa ke MK sehingga putaran kedua menjadi tertunda. [KbrNet/Slm]

Read More