Mengapa Konflik Agraria Struktural Terus-menerus Meledak Di Sana-sini

MEDIA INDONESIA, 06 Agustus 2012

Mengapa Konflik Agraria Struktural Terus-menerus Meledak Di Sana-sini

Noer Fauzi Rachman*

Konflik agraria struktural yang dimaksud dalam artikel ini merujuk pada pertentangan klaim yang berkepanjangan mengenai suatu bidang tanah, sumber daya alam (SDA), dan wilayah kepunyaan rakyat dengan badan usaha raksasa yang bergerak dalam bidang infrastruktur, produksi, ekstraksi, dan konservasi; dan pihak-pihak yang bertentangan tersebut berupaya dan bertindak secara langsung maupun tidak menghilangkan klaim pihak lain. Konflik agraria yang dimaksud dimulai oleh pemberian izin/hak oleh pejabat publik, termasuk Menteri Kehutanan, Menteri ESDM (Energi Dan Sumber Daya Mineral), Kepala BPN (Badan Pertanahan Nasional), Gubernur, dan Bupati,  yang memasukkan tanah, SDA, dan wilayah hidup kepunyaan masyarakat ke dalam proyek/konsesi badan-badan usaha raksasa dalam bidang infrastruktur, produksi, ekstraksi, maupun konservasi.

Instrumentasi hukum, penggunaan kekerasan, kriminalisasi tokoh penduduk, manipulasi, penipuan, dan pemaksaaan persetujuan, yang dilakukan secara sistematik dan meluas sering mencirikan upaya penghilangan klaim rakyat, atau pengalihan penguasaan atas tanah, SDA dan wilayah hidup rakyat setempat ke proyek/konsesi yang dipunyai oleh badan-badan usaha raksasa termaksud.  Hal ini sekaligus merupakan ekslusi atau pembatasan akses rakyat terhadap tanah, SDA, maupun wilayah nya. Sebaliknya,  perlawanan langsung dari rakyat, maupun yang difasilitasi oleh organisasi-organisasi gerakan sosial, lembaga swadaya masyarakat (LSM), maupun elite politik, dilakukan untuk menentang peralihan penguasaan, eksklusi, atau pembatasan paksa akses rakyat tersebut.

Kasus perkebunan kelapa sawit
Produksi Crude Palm Oil (CPO) Indonesia terus tumbuh pesat dari tahun ke tahun. Indonesia adalah penghasil CPO terbesar di dunia. Pemantauan dari Indonesian Commercial News Letter (Juli 2011) produksi CPO meningkat menjadi 21,0 juta pada 2010 dari tahun sebelumnya 19,4 juta ton. Pada 2011 produksi diperkirakan akan naik 4,7% menjadi sekitar 22,0 juta ton. Sementara itu, total ekspor juga meningkat, pada 2010 tercatat sekitar 15,65 juta ton, kemudian diperkirakan akan melonjak menjadi 18,0 juta ton pada 2011.  Dari total produksi tersebut diperkirakan hanya sekitar 25% sekitar 5,45 juta ton yang dikonsumsi oleh pasar domestik. Produksi CPO sebanyak itu ditopang oleh total luas konsesi perkebunan kelapa sawit yang terus bertambah yaitu menjadi 7,9 juta hektar pada 2011 dari 7,5 juta hektar pada 2010.

Data Dirjenbun menunjukkan bahwa luasan perkebunan kelapa sawit di Indonesia adalah 8,1 juta  (Dirjenbun 2012). Luas perkebunan ini, menurut Sawit Watch (2012) lebih kecil dari yang sesungguhnya, yang diperkirakan telah mencapai 11,5 juta hektar. Perkebunan-perkebunan kelapa sawit sering lebih luas dari konsesi legalnya. Dari luasan ini berapa persen partisipasi petani-petani yang bertanam kelapa sawit di tanahnya sendiri. Menurut Dirjen Perkebunan (2012), Departemen Pertanian, luasan kebun sawit milik petani adalah diatas 40 % (Dirjenbun, 2012), Sementara menurut Sawit Watch (2012), jumlahnya adalah kurang dari 30 %. Dengan percepatan luasan 400.000 ha per tahun, luasan kebun sawit Indonesia digenjot pemerintah, perusahaan-perusahaan swasta, dan petani-petani sawit, luasan kebun Sawit di Indonesia dicanangkan mencapai 20 juta hektar pada tahun 2025. Pertanyaannya adalah dari mana asal-muasal tanahnya untuk perluasan kebun kelapa sawit itu?

Menarik sekali untuk memperhatikan data dari Direktur Pascapanen dan Pembinaan Usaha Direktorat Jenderal (Ditjen) Perkebunan pada Kementerian Pertanian, Herdradjat Natawidjaja (2012), yang menyampaikan data dalam satu rapat koordinasi perkebunan berkelanjutan di Kota Pontianak, Kalimantan Barat, pada tanggal 25 Januari 2012. Ia menyebutkan bahwa sekitar 59 persen dari 1.000 perusahaan kelapa sawit di seluruh daerah Indonesia terlibat konflik dengan masyarakat terkait lahan. Tim dari Ditjen Perkebunan sudah mengidentifikasi konflik itu di 22 provinsi dan 143 kabupaten. Totalnya ada sekitar 591 konflik, dengan urutan pertama banyaknya konflik ditempati Kalimantan Tengah dengan 250 kasus, disusul Sumatera Utara 101 kasus, Kalimantan Timur 78 kasus, Kalimantan Barat 77 kasus, dan Kalimantan Selatan 34 kasus.

Akibat-akibat
Masalah dalam pengadaan tanah skala luas untuk investasi infrastruktur, perkebunan, pertambangan, dan kehutanan, atau dalam istilah lebih memihak, 'perampasan tanah', sebagaimana dilaporkan oleh Komnas HAM dari tahun-ke-tahun, selalu menjadi urutan pertama dari pengaduan rakyat. Dalam kacamata HAM, perampasan tanah, SDA dan wilayah hidup ini dimaknakan sebagai pelanggaran hak ekonomi, sosial, budaya masyarakat; Ketika bentrokan antara perusahaan, aparat keamanan dengan rakyat setempat terjadi, hal ini dapat berurusan dengan pelanggaran hak sipil dan politik. Menyempitnya ruang hidup rakyat,  yang diiringi menurunnya kemandirian rakyat untuk memenuhi kebutuhan hidup dari usaha pertaniannya, akan menjadi bagian awal dari transformasi para petani dengan beragam cara hidup menjadi orang-orang yang tak bertanah, yang sebagian akan menjadi tenaga kerja upahan, dan sebagian lainnya, menjadi penganggur atau setengah penganggur.

Akibat lanjutan dari konflik agraria adalah meluasnya konflik itu sendiri, dari sekedar konflik klaim atas tanah, sumberdaya alam dan wilayah menjadi konflik-konflik lain. Konflik agraria yang berkepanjangan menciptakan krisis sosial-ekologi,  termasuk yang mendorong penduduk desa bermigrasi ke wilayah-wilayah baru untuk mendapatkan tanah pertanian baru, atau pergi dan hidup menjadi golongan miskin kota. Hal ini menjadi sumber masalah baru di kota-kota.

Dalam situasi konflik agraria yang berkepanjangan, rakyat bertanya mengenai posisi dan peran pemerintah. Rakyat bisa sampai pada perasaan tidak adanya pemerintah yang melindungi dan mengayomi. Pada tingkat awal mereka akan memprotes pemerintah. Ketika kriminalisasi diberlakukan terhadap mereka, mereka merasa dimusuhi pemerintah. Pada gilirannya merosotnya kepercayaan masyarakat setempat terhadap pemerintah ini dapat menggerus rasa ke-Indonesia-an para rakyat korban.

Lebih jauh dari itu, artikulasi konflik agraria dapat membentuk-bentuk konflik lain seperti konflik antara para petani pemilik asal tanah dengan pekerja perkebunan, konflik etnis antar 'penduduk asli' dan pendatang, bahkan hingga konflik antar kampung/desa. Studi dari Institut Titian Perdamaian (2012) menunjukan bahwa di balik 'konflik-konflik etnik' dan 'agama' yang besar-besar dalam periode semasa dan setelah transisi demokrasi (1998-1999), sebagian besar dilatarbelakangi oleh perebutan atas tanah, SDA, dan wilayah hidup.

Quo vadis Tim Terpadu Penyelesaian Konflik Agraria?
Ketika konflik-konflik itu berlangsung dalam intensitas yang tinggi, rakyat mencari akses ke organisasi gerakan sosial, LSM, DPRD, Badan Pertanahan Nasional, Kementrian Kehutanan, hingga DPR Pusat, Komnas HAM, dll. Dalam sejumlah kasus sebagian klaim dan keperluan rakyat korban bisa diurus sesuai dengan kewenangan dan kapasitas masing-masing lembaga.  Namun, tidak demikian halnya untuk kasus-kasus karakteristik konfliknya sudah kronis, kompleksitasnya melibatkan lintas sektor, dan akibat-akibatnya telah meluas. 

Konflik agraria struktural macam ini dilestarikan oleh tidak adanya koreksi atas putusan-putusan pejabat publik (Menteri Kehutanan, Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri ESDM, Bupati dan Gubernur) yang memasukkan tanah, SDA, dan wilayah hidup rakyat ke dalam konsesi badan usaha raksasa untuk produksi, ekstraksi, maupun konservasi. Kita tahu bahwa berdasarkan kewenangannya, pejabat publik itu dimotivasi oleh keperluan perolehan rente maupun untuk pertumbuhan ekonomi, mereka melanjutkan dan terus-menerus memproses pemberian izin/hak pada badan-badan usaha/proyek raksasa tersebut. Kita tahu pula bahwa bila suatu koreksi demikian dilakukan, pejabat-pejabat publik dapat dituntut balik oleh perusahaan-perusahaan yang konsesinya dikurangi atau  apalagi dibatalkan. Resiko kerugian yang bakal diderita bila kalah di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tentu dihindari oleh pejabat publik yang bersangkutan.

Konflik-konflik agraria struktural saat ini sudah bersifat kronis dan berdampak luas. Cara-cara konvensional sudah tidak bisa diandalkan lagi. Kita saat ini memerlukan kelembagaan yang memiliki otoritas penuh, lintas sektor kelembagaan pemerintahan, dan memiliki kapasitas cukup memadai dalam menangani konflik agraria yang telah, sedang, dan akan terjadi. Lebih dari itu, konflik agraria struktural ini perlu diatasi dengan menyelesaikan akar masalahnya, yakni ketimpangan agraria yang ditandai oleh dominasi penguasaan perusahaan-perusahaan raksasa atas dalam penguasaan tanah dan pengelolaan SDA. Indonesia tidak punya instrumen hukum dan kebijakan yang membatasi luasan maksimum penguasaan tanah dan pengelolaan SDA oleh holding company dari perusahaan-perusahaan kapitalis yang bersifat predatoris. Bila akar masalah ini mau diatasi, maka komitmen kita para reforma agraria perlu diperbaharui.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada rapat kabinet terbatas yang digelar di Kantor Kejaksaan Agung RI, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (25/07/2012) lalu menginstruksikan pembentukan tim terpadu penyelesaian konflik-konflik agraria. Saat ini, kerangka acuan yang mencakup ruang lingkup kewenangan, hingga cara kerja tim ini sedang dirumuskan oleh Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) untuk kemudian diproses dan dijalankan oleh Kantor Menko Polhukam.

Quo vadis kelembagaan baru ini?

* Noer Fauzi Rachman memperoleh gelar PhD dari University of California, Berkeley, USA, pada tahun 2011 dalam bidang Environmental Science, Policy and Management (ESPM). Saat ini adalah Direktur Sajogyo Institute, Bogor; dan mengajar Politik dan Gerakan Agraria pada Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat (KPM), Fakultas Ekologi Manusia (FEMA), Institut Pertanian Bogor (IPB), Bogor.

sumber : http://www.downtoearth-indonesia.org

Kabupaten profile

Comment:

Read More

Perang rahasia melawan orang tak berdaya Papua Barat

Pada tahun 1993, saya dan empat orang lainnya bepergian secara sembunyi-sembunyi di Timor Timur untuk mengumpulkan bukti dari genosida yang dilakukan oleh kediktatoran Indonesia. Begitulah dasar keheningan tentang negara kecil ini bahwa satu-satunya peta yang bisa kutemukan sebelum aku berangkat satu dengan ruang kosong dicap "data lengkap Bantuan".
Namun beberapa tempat seperti yang telah dinodai dan dilecehkan oleh pasukan pembunuh. Bahkan Pol Pot berhasil despatching, proporsional, karena banyak orang sebagai tiran Soeharto Indonesia telah dilakukan dalam kolusi dengan "masyarakat internasional".
Di Timor Timur, saya menemukan sebuah negara penuh dengan kuburan, salib hitam mereka berkerumun mata: melintasi pada puncak, salib di tingkatan di lereng bukit, melintasi samping jalan. Mereka mengumumkan pembunuhan seluruh masyarakat, dari bayi sampai orang tua.
Pada tahun 2000, ketika Timor Timur, menampilkan tindakan kolektif keberanian dengan sedikit kesejajaran sejarah, akhirnya memenangkan kebebasan mereka, PBB membentuk komisi kebenaran, pada tanggal 24 Januari 2500 halaman yang diterbitkan. Saya tidak pernah membaca sesuatu seperti itu.
Menggunakan dokumen sebagian resmi, menceritakan secara rinci menyakitkan seluruh aib pengorbanan darah Timor Timur. Ia mengatakan bahwa 180.000 orang Timor Timur dibunuh oleh tentara Indonesia atau meninggal karena kelaparan ditegakkan.
Ini menggambarkan "peran utama" dalam pembantaian ini pemerintah Amerika Serikat, Inggris dan Australia. The AS "dukungan politik dan militer yang mendasar" dalam kejahatan yang berkisar dari "eksekusi massal untuk pemukiman paksa, bentuk mengerikan seksual dan penyiksaan lainnya serta pelecehan terhadap anak-anak". Inggris, co-konspirator dalam invasi, adalah pemasok senjata utama. Jika Anda ingin melihat melalui tabir asap saat ini sekitar Irak, dan memahami terorisme benar, membaca dokumen ini.
Saat aku membacanya, pikiranku kembali ke huruf [Inggris] pejabat Departemen Luar Negeri menulis surat kepada anggota yang bersangkutan masyarakat dan anggota parlemen mengikuti pertunjukan saya Kematian film Nation. Mengetahui kebenaran, mereka membantah bahwa jet Elang dipasok Inggris itu meniup desa jerami beratap untuk bit dan bahwa Heckler dipasok Inggris dan Koch senapan mesin sedang menyelesaikan dari penghuni. Mereka bahkan berbohong tentang skala penderitaan.Ini terjadi lagi
Dan itu semua terjadi lagi, dibungkus dalam keheningan yang sama dan dengan "masyarakat internasional" memainkan bagian yang sama seperti pendukung dan penerima manfaat dari menghancurkan orang-orang tak berdaya. Pendudukan brutal Indonesia atas Papua Barat, luas, provinsi kaya sumber daya - dicuri dari orang-orangnya, seperti Timor Timur - adalah salah satu rahasia besar waktu kita. Baru-baru ini, menteri Australia "komunikasi", Senator Helen Coonan, gagal menempatkannya pada peta daerah sendiri, seolah-olah itu tidak ada.
Diperkirakan 100.000 orang Papua, atau 10% dari populasi, telah dibunuh oleh militer Indonesia. Ini adalah sebagian kecil dari angka yang benar, menurut pengungsi.
Pada bulan Januari, 43 orang Papua Barat mencapai pantai utara Australia setelah enam minggu perjalanan berbahaya di ruang istirahat. Mereka tidak punya makanan, dan telah meneteskan air tawar terakhir mereka ke dalam mulut anak-anak mereka.
"Kami tahu," kata Herman Wainggai, pemimpin, "bahwa jika militer Indonesia telah menangkap kita, kebanyakan dari kita akan mati. Mereka memperlakukan orang Papua Barat seperti binatang. Mereka membunuh kami seperti binatang. Mereka telah menciptakan milisi dan jihadis untuk melakukan hanya itu. Ini adalah sama dengan Timor Timur. "
Selama lebih dari setahun, diperkirakan 6000 orang telah bersembunyi di hutan lebat setelah desa dan tanaman mereka dihancurkan oleh pasukan khusus Indonesia. Pengibaran bendera Papua Barat adalah "pengkhianatan". Dua orang yang melayani 15 - dan kalimat 10 tahun untuk hanya mencoba. Setelah serangan terhadap satu desa, seorang pria disajikan sebagai "contoh" dan bensin dituangkan di atas dia dan rambutnya dibakar.
Ketika Belanda memberikan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1949, menyatakan bahwa Papua Barat adalah entitas geografis dan etnis terpisah dengan karakter nasional yang khas. Sebuah laporan yang diterbitkan November lalu oleh Institut Sejarah Belanda di Den Haag mengungkapkan bahwa Belanda telah diam-diam mengakui "jelas dari awal pembentukan negara Papua", tapi ditindas oleh pemerintahan John F. Kennedy menerima "sementara" kekuasaan Indonesia atas apa penasihat Gedung Putih yang disebut "beberapa ribu mil tanah kanibal".
The West Papua ditipu. Belanda, Amerika, Inggris dan Australia mendukung suatu "Act of Free Choice" seolah-olah dijalankan oleh PBB. Pergerakan tim pemantau PBB dari 25 dibatasi oleh militer Indonesia dan mereka ditolak interpreter.
Pada tahun 1969, dari jumlah penduduk 800.000, sekitar 1000 orang Papua Barat "sebagai". Semua itu dipilih oleh orang Indonesia. Di bawah todongan senjata, mereka "sepakat" untuk tetap berada di bawah kekuasaan Jenderal Soeharto - yang merebut kekuasaan pada tahun 1965 dalam apa CIA kemudian digambarkan sebagai "salah satu pembunuhan massal terburuk di abad ke-20".
Pada tahun 1981, Pengadilan Hak Asasi Manusia di Papua Barat, yang diselenggarakan di pengasingan, mendengar dari Eliezer Bonay, gubernur pertama di Indonesia provinsi, bahwa sekitar 30.000 orang Papua Barat telah dibunuh selama 1963-1969. Sedikit ini dilaporkan di Barat.Membagi rampasan
Keheningan dari "masyarakat internasional" dijelaskan oleh kekayaan yang luar biasa dari Papua Barat. Pada November 1967, tak lama setelah Soeharto telah mengkonsolidasikan kejang nya kekuasaan, Time-Life Perusahaan mensponsori sebuah konferensi yang luar biasa di Jenewa.
Para peserta termasuk para kapitalis yang paling kuat di dunia, yang dipimpin oleh bankir David Rockefeller. Duduk di hadapan mereka adalah laki-laki Soeharto, yang dikenal sebagai "mafia Berkeley", karena beberapa telah menikmati beasiswa pemerintah AS untuk University of California di Berkeley.
Selama tiga hari, perekonomian Indonesia diukir, sektor per sektor. Sebuah AS dan Eropa konsorsium diserahkan nikel Papua Barat, AS, perusahaan-perusahaan Jepang dan Perancis mendapat hutan. Namun, hadiah - cadangan dunia terbesar emas dan deposit tembaga ketiga terbesar, secara harfiah gunung tembaga dan emas - pergi ke AS pertambangan raksasa Freeport-McMoRan. Pada papan adalah Henry Kissinger, yang, sebagai menteri luar negeri AS, memberi "lampu hijau" kepada Suharto untuk menyerang Timor Timur, kata laporan Belanda.
Freeport saat ini mungkin merupakan sumber tunggal terbesar dari pendapatan untuk rezim Indonesia: perusahaan dikatakan telah menyerahkan Jakarta $ 33000000000 antara tahun 1992 dan 2004.
Sedikit ini telah mencapai rakyat Papua Barat. Desember lalu, 55 orang dilaporkan mati kelaparan di Kabupaten Yahukimo. The Jakarta Post mencatat "ironi mengerikan" kelaparan dalam "sangat kaya" provinsi tersebut. Menurut Bank Dunia, "38 persen penduduk Papua hidup dalam kemiskinan, lebih dari dua kali lipat rata-rata nasional".
Tambang Freeport dijaga oleh pasukan khusus Indonesia, yang antara teroris paling berpengalaman di dunia, karena kejahatan mereka didokumentasikan di Timor Timur menunjukkan. Dikenal sebagai Kopassus, mereka telah dipersenjatai oleh Inggris dan dilatih oleh Australia.
Desember lalu, pemerintah Howard di Canberra mengumumkan bahwa mereka akan melanjutkan "kerjasama" dengan Kopassus di SAS pangkalan Australia di dekat Perth. Dalam inversi kebenaran, menteri pertahanan kemudian Australia, Senator Robert Hill, menggambarkan Kopassus sebagai memiliki "kemampuan yang paling efektif untuk menanggapi ancaman sandera pemulihan kontra-pembajakan atau".
File-file dari organisasi hak asasi manusia melimpah dengan bukti terorisme Kopassus. Pada tanggal 6 Juli 1998, di pulau Papua Barat Biak, di utara Australia, pasukan khusus membantai lebih dari 100 orang, sebagian besar dari mereka perempuan.Resistensi Populer
Namun, militer Indonesia belum mampu untuk menghancurkan populer Papua Merdeka (OPM). Sejak 1965, hampir sendirian, OPM telah mengingatkan Indonesia, sering audaciously, bahwa mereka adalah penjajah.
Dalam dua bulan terakhir, perlawanan telah menyebabkan Indonesia terburu-buru lebih banyak pasukan ke Papua Barat. Dua dipasok Inggris Tactica pengangkut personel lapis baja dilengkapi dengan meriam air telah tiba dari Jakarta. Ini pertama kali disampaikan pada akhir Robin Cook "dimensi etika" dalam kebijakan luar negeri. Elang tempur-pembom, yang dibuat oleh BAE Systems, telah digunakan terhadap desa-desa Papua Barat.
Nasib 43 pencari suaka di Australia tidak stabil. Bertentangan dengan hukum internasional, pemerintahan Howard telah memindahkan mereka dari daratan ke Christmas Island, yang merupakan bagian dari Australia "zona eksklusi" bagi pengungsi.
Kita harus menonton dengan hati-hati apa yang terjadi pada orang-orang ini. Jika sejarah hak asasi manusia bukanlah sejarah impunitas kekuatan besar itu, PBB harus kembali ke Papua Barat, seperti yang terjadi akhirnya ke Timor Timur.
Atau apakah kita harus selalu menunggu salib untuk berkembang biak?

John Pilger

 By Jhon Pilger

sumber : http://www.greenleft.org.au/node/34376

 

John Pilger

Read More

Skenario Kosovo Untuk Papua Merdeka

Penulis : Hendrajit, Direktur Eksekutif Global Future Institute (GFI)

Mengingat memanasnya lagi situasi di Papua, maka tulisan Hendrajit pada 2009 lalu, kiranya relevan untuk diangkat kembali. Khususnya terkait dengan internasionalisasi kasus Papua dengan dalih adannya represi dari aparat TNI dan Polri.

Ini bukan rumor ini bukan gosip. Sebuah sumber di lingkungan Departemen Luar Negeri mengungkap adanya usaha intensif dari beberapa anggota kongres dari Partai Demokrat Amerika kepada Organisasi Papua Merdeka (OPM) untuk membantu proses ke arah kemerdekaan Papua secara bertahap. Menarik juga informasi ini jika benar. Karena dengan tampilnya Presiden Barrack Obama di tahta kepresidenan Gedung Putih, praktis politik luar negeri Amerika amat diwarnai oleh haluan Partai Demokrat yang memang sangat mengedepankan soal hak-hak asasi manusia. Karena itu tidak heran jika Obama dan beberapa politisi Demokrat yang punya agenda memerdekakan Papua lepas dari Indonesia, sepertinya memang akan diberi angin. Beberapa fakta lapangan mendukung informasi sumber kami di Departemen Luar Negeri tersebut. Betapa tidak. Dalam dua bulan terakhir ini, US House of Representatives, telah mengagendakan agar DPR Amerika tersebut mengeluarkan rancangan FOREIGN RELATION AUTHORIZATION ACT (FRAA) yahg secara spesifik memuat referensi khusus mengenai Papua. Kalau RUU ini lolos, berarti ada beberapa elemen strategis di Washington yang memang berencana mendukung sebuah opsi untuk memerdekakan Papua secara bertahap. Dan ini berarti, sarana dan perangkat yang akan dimainkan Amerika dalam menggolkan opsi ini adalah, melalui operasi intelijen yang bersifat tertutup dan memanfaatkan jaringan bawah tanah yang sudah dibina CIA maupun intelijen Departemen Luar Negeri Amerika. Bukan melalui sarana invasi militer seperti yang dilakukan George W. Bush di Irak dan Afghanistan. Karena itu, Departemen Luar Negeri RI haruslah siap dari sekarang untuk mengantisipasi skenario baru Amerika dalam menciptakan aksi destabilisasi di Papua. Berarti, Departemen Luar Negeri harus mulai menyadari bahwa Amerika tidak akan lagi sekadar menyerukan berbagai elemen di TNI maupun kepolisian untuk menghentikan adanya pelanggaran-pelanggaran HAM oleh aparat keamanan. Undang-Undang Foreign Relation Authorization Act (FRAA) Pintu Masuk Menuju Papua Merdeka Kalau RUU FRAA ini lolos di kongres Amerika, maka Amerika akan menindaklanjuti UU FRAA ini melalui serangkaian operasi politik dan diplomasi yang target akhirnya adalah meyakinkan pihak Indonesia untuk melepaskan, atau setidaknya mengkondisikan adanya otonomi khusus bagi Papua, untuk selanjutnya memberi kesempatan kepada warga Papua untuk menentukan nasibnya sendiri. Skenario semacam ini jelasnya sangat berbahaya dari segi keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dan sialnya kita juga lemah di fron diplomasi maupun fron intelijen. Padahal, skema di balik dukungan Obama dan Demokrat melalui UU FRAA, justru diplomasi dan intelijen menjadi strategi dan sarana yang dimainkan Washington untuk menggolkan kemerdekaan Papua. Karena itu, kita harus mewaspadai beberapa kasus kerusuhan yang meletus di Papua, bahkan ketika pemilihan presiden 8 Juli 2009 lalu sedang berlangsung. Mari kita kilas balik barang sejenak. 13 Mei 2009, terjadi provokasi paling dramatis, ketika beberapa elemen OPM menguasai lapangan terbang perintis Kapeso, Memberamo, yang dipimpin oleh disertir tentara, Decky Embiri. Meski demikian, berkat kesigapan aparat TNI, pada 20 Juni 2009 berhasil dipukul mundur. Namun provokasi OPM nampaknya tidak sampai di situ saja. 24 Juni 2009, OPM menyerang konvoi kendaraan polisi menuju Pos Polisi Tingginambut. Konvoi diserang di kampung Kanoba, Puncak Senyum, Distrik Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya. Anehnya, kejadian ini hanya 50 meter dari pos milik TNI. Dalam kejadian di Tingginambut ini, seorang anggota Brimob Polda Papua tewas tertembak. Singkat cerita, inilah sekelumit kisah bagaimana sepanjang tahun 2009 ini OPM telah melakukan penyerangan di kawasan Tingginambut hingga tujuh kali serangan. Jika kita cermati melalui manuver politik politisi Demokrat menggolkan RUU FRAA di Washington dengan kejadian kerusuhan berantai di Papua, bisa dipastikan kedua kejadian tersebut berkaitan satu sama lain. Dalam teori operasi intelijen, serentetan kerusuhan yang dipicu oleh OPM dengan memprovokasi TNI dan Polri, maka tujuannya tiada lain untuk menciptakan suasana chaos dan meningkatnya polarisasi terbuka antara TNI-Polri dan OPM yang dicitrakan sebagai pejuang kemerdekaan. Skenario semacam ini sebenarnya bukan jurus baru bagi Amerika mengingat hal ini sudah dilakukan mantan Presiden Bill Clinton ketika mendukung gerakan Kosovo merdeka lepas dari Serbia, dan bahkan juga mendukung terbentuknya Kosovo Liberation Army (KLA). Seperti halnya ketika Clinton mendukung KLA, Obama sekarang nampaknya hendak mencitrakan OPM sebagai entitas politik yang masih eksis di Papua dengan adanya serangkaian kerusuhan yang dipicu oleh OPM sepanjang 2009 ini. Lucunya, beberapa elemen LSM asing di Papua, akan menyorot setiap serangan balasan TNI dan Polri terhadap ulah OPM memicu kerusuhan, sebagai tindakan melanggar HAM. Tapi sebenarnya ini skenario kuno yang mana aparat intelijen kita seperti BIN maupun BAIS seharusnya sudah tahu hal akan dimainkan Amerika ketika Obama yang kebetulan sama-sama dari partai Demokrat, tampil terpilih sebagai Presiden Amerika. Isu-isu HAM, memang menjadi ”jualan politik” Amerika mendukung kemerdekaan Papua. Karena melalui sarana itu pula Washington akan memiliki dalih untuk mengintervensi penyelesaian internal konflik di Papua. Di sinilah sisi rawan UU FRAA jika nantinya lolos di kongres. Sebab dalam salah satu klausulnya, mengharuskan Departemen Luar Negeri Amerika melaporkan kepada kongres Amerika terkait pelanggaran-pelanggaran HAM di Papua. Bisa jadi inilah salah satu kesepakatan diam-diam antara Obama dan LSM-LSM pro OPM ketika pri alumni Fakultas Hukum Universitas Harvard ini masih menjadi calon presiden. Jika memang benar, Obama berada dalam tekanan kuat untuk mendukung agenda ini lolos di kongres. Pelanggaran HAM memang harus diakui menjadi isu sentral yang diangkat beberapa LSM pro OPM. Misalnya saja West Papua People’s Representative and OPM. Kelompok ini selain mengembangkan website wpik.org, menurut berbagai sumber juga mendapat dana dari sejumlah perusahaan asing. Meski OPM belum sekuat GAM Aceh dalam menancapkan pengaruh-pengaruhnya di kalangan elit dan kelompok-kelompok basis di Papua, namun lobi-lobi OPM dengan dukungan beberapa LSM asing memang tidak sekali-kali untuk diremehkan. 20 Juli 2005 lalu misalnya, berhasil meloloskan sebuah draft RUU yang salah satu klausulnya, mempertanyakan kembali keabsahan Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat) dalam mendukung kemerdekaan Papua. Sekaligus juga mengkritik pelaksanaan otonomi khusus di Papua. RUU yang kelak dikenal dengan HR (House of Representatives) 2601 itu, akhirnya sempat beredar dua versi informasi. Yang pertama mengatakan telah dicabut karena mengagendakan Papua sekarang ini sudah tidak relevan lagi sehingga tidak akan menjadi hukum. Adapun versi kedua justru masih beranggapan RUU yang membahas penelitian ulang atas proses masuknya Papua ke Indonesia sampai sekarang belum dibatalkan. Sebaiknya kita di Indonesia lebih mempercayai versi kedua ini. Mengingat versi ini justru disampaikan oleh Ketua Sub-komisi Asia-Pasifik dalam komisi Hubungan Luar Negeri Kongres Amerika. Dan yang harus lebih diwaspadai lagi, HR2601 tersebut lingkupnya juga bisa mencakup semua kasus dan isu serupa yang terjadi di dunia. Meskipun bisa-bisa saja yang menyatakan secara eksplisit kasus Papua Barat sudah dihapuskan. Namun secara substansial, kasus Papua tetap saja dalam pantauan dan penelitian para anggota kongres Partai Demokrat. Beberapa Sosok Asing di balik Gerakan Pro Papua Merdeka   Salah satu sosok yang harus dicermati adalah Eni Faleomavaega, Ketua Black Caucuses Amerika yang mengkampanyekan Irian Jaya sebagai koloni VOC bukan koloni Belanda di Kongres Amerika. Kabarnya, perwakilan Partai Demokrat dari American Samoa ini memimpin sekitar 38 anggota Black Caucuses yang mengklaim bahwa cepat atau lambat Papua akan merdeka. Pengaruh tokoh satu ini ternyata tidak bisa dianggap enteng. Pada 2002,  tak kurang dari Departemen Luar Negeri AS terpaksa mengeluarkan menerbitkan Buku Putih Deplu tentang Papua pada 2002. Disebutkan bahwa Irian Jaya masuk Indonesia pada 1826. Sementara Pepera merupakan pengesahan atau legalitas masuknya Irian Jaya ke NKRI pada 1969. Bayangkan saja, Departemen Luar Negeri AS sampai harus meladeni seorang anggota parlemen seperti Eni Faleomavaega. Dan ternyata manuver Eni tidak sebatas di Amerika saja. Melalui LSM yang dia bentuk, Robert Kennedy Memorial Human Right Center, Eni dan 9 orang temannya dari Partai Demokrat, melakukan tekanan terhadap Perdana Menteri John Howard, agar memberi perlindungan terhadap 43 warga Papua yang mencari suaka di di Australia. Alasannya, mereka ini telah menjadi korban pelanggaran HAM TNI. Di Australia, Bob Brown, politisi Partai Hijau Australia, juga santer mendukung gerakan pro Papua Merdeka, dengan mendesak pemerintahan Howard ketika itu untuk mendukung proses kemerdekaan Papua. Tentu saja usul gila-gilaan itu ditampik Howard, namun sebagai kompensasi, pemerintah Australia memberikan visa sementara kepada 42 pencari suaka asal Papua. Tentu saja hubungan diplomatik Australia-RI jadi memanas, apalagi berkembang isu ketika itu bahwa ke-43 warga Papua cari suaka ke Australia itu sebenarnya merupakan “agen-agen binaan” Australia yang memang akan ditarik mundur kembali ke Australia. Artinya, permintaan suaka itu hanya alasan saja agar mereka tidak lagi bertugas menjalankan operasi intelijen di Papua. Mungkin kedoknya sebagai jaringan intelijen asing di Papua, sudah terbongkar kedoknya oleh pihak intelijen Indonesia. Dan isyarat ini secara gamblang dinyatakan oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Widodo AS. Menurut Widodo, pemberian visa sementara kepada warga Papua oleh Australia, telah membenarkan adanya spekulasi adanya elemen-elemen di Australia yang membantu usaha kemerdekaan Papua. Menurut penulis, dan kami-kami di Global Future Institute, pernyataan Widodo sebenarnya sebuah sindiran atau serangan halus terhadap gerakan asing pro Papua merdeka. Bahwa yang sebenarnya bukan sekadar adanya elemen-elemen di Australia yang membantu kemerdekaan Papua, tapi memang ada suatu operasi intelijen dengan target utama adanya Papua Merdeka terpisah dari NKRI. Selain Amerika dan Australia, manuver Papua Merdeka di Inggris kiranya juga harus dicermati secara intensif. 15 Oktober 2008, telah diluncurkan apa yang dinamakan International Parliaments for West Papua (IPWP) di House of Commons, atau DPR-nya Kerajaan Inggris. Misi IPWP tiada lain kecuali mengangkat masalah Papua di fora internasional. Meski tidak mewakili negara ataupun parlemen suatu negara, namun sepak-terjang IPWP tidak bisa diabaikan begitu saja. Sebab IPWP bisa menjadi kekuatan penekan agar digelar referendum di Papua, penarikan pasukan TNI dari Papua, penempatan pasukan perdamaian di Papua di bawah pengawasan PBB. Jelaslah sudah ini sebuah agenda berdasarkan skema Kosovo merdeka. Apalagi ketika IPWP juga mendesak Sekjen PBB meninjau kembali peranan PBB dalam pelaksanaan penentuan pendapat rakyat (pepera) 1969, sekaligus mengirim peninjau khusus PBB untuk memantau situasi HAM di Papua. Agar kita sebagai elemen bangsa yang tidak ingin kehilangan provinsi yang kedua kali setelah Timor Timur, ada baiknya kita mencermati skenario Kosovo merdeka. Kosovo terpisah dari negara bagian Serbia pada 17 Februari 2008. Dengan didahului adanya tuduhan pelanggaran HAM di provinsi Kosovo. Papua Barat dianggap mempunyai kesamaan latarbelakang dengan Kosovo. Yaitu, Indonesia dan Serbia dipandang punya track record buruk pelanggaran HAM terhadap rakyatnya. Sehingga mereka mengembangkan isu bahwa Kosovo perlu mendapat dukungan internasional. Inilah yang kemudian PBB mengeluarkan resolusi Dewan Keamanan PBB 244 . Seperti halnya juga dengan Kosovo yang memiliki nilai strategis dalam geopolitik di mata Amerika dan Inggris, untuk menghadapi pesaing globalnya, Rusia. Begitu pula di Papua, ketika perusahaan tambang Amerika Freeport dan perusahaan LNG Inggris, merupakan dua aset ekonomi mereka untuk mengeruk habis kekayaan alam di bumi Papua. sumber : http://www.theglobal-review.com

Read More

Papua barat,kemarin,ini hari dan besok

sumber : http://freedomflotillawestpapua.org

editor           : Kaidir Maha Leuwalang

Mahasiswa : Fakultas Hukum Universitas Kanjuruhan Malang

Pemerhati   : Politik ,Hukum dan HAM

Teks Asli dalam bahasa inggris.

 by Herman Wainggai

Nugini, pulau terbesar kedua di dunia, duduk di Lingkar Pasifik, beberapa derajat selatan khatulistiwa dan sekitar 150 km utara Australia. Awalnya terhubung ke daratan Australia, selama puluhan ribu tahun pulau ini adalah rumah bagi ratusan kelompok Melanesia dan bangsa Austronesia.
Pada tahun 1885, pulau dan orang-orang dibagi oleh partisi perjanjian antara pemerintah kolonial Belanda, Inggris, dan Jerman. Ini partisi sewenang-wenang dan sepihak, membagi pulau sepanjang 1.410 derajat E bujur ke Papua Nugini (di timur) dan diduduki Indonesia Papua Barat (di barat), tetap hari ini.
Meskipun pendudukan Indonesia, ditegakkan oleh militer selama lebih dari lima puluh tahun dalam apa yang telah menjadi tidak-pergi zona kepada masyarakat internasional, rakyat negeri ini lupa telah berjuang untuk kebebasan dari penindasan. Telah ada biaya besar, namun, dan masyarakat adat Papua Barat, dan khususnya para aktivis kebebasan, telah mengalami pelanggaran hak asasi manusia yang tak terhitung jumlahnya dan berkelanjutan seperti penjara, penyiksaan, pembunuhan dan pemerkosaan.
Untuk menambahkan penghinaan untuk cedera, lingkungan yang luar biasa dan sumber daya alam yang melimpah telah diekstraksi rapaciously dan tidak bertanggung jawab oleh perusahaan Indonesia dan multinasional, dengan hampir tidak ada manfaat berikutnya untuk Papua dalam standar hidup mereka, masih yang terendah di Indonesia. Banyak pemimpin yang telah terlibat dalam kampanye damai untuk kemerdekaan Papua Barat telah meninggal di penjara atau sekarang tinggal di pengasingan, di mana mereka terus terlibat dalam pendidikan dan aktivisme, mendorong masyarakat internasional untuk berpartisipasi dalam pembebasan rakyat mereka. Mereka memiliki keyakinan bahwa ketidakadilan moral dan hukum pencurian negara mereka akan akhirnya terbalik.Perjanjian New York
Pada tahun 1962, pemerintahan Kennedy merancang New York Agreement yang ditandatangani antara Belanda, Indonesia dan PBB, dimana pemerintahan Belanda-kolonial relatif jinak digantikan oleh pemerintahan Indonesia. Orang Papua sendiri tidak pernah mengatakan dalam keputusan ini, yang kenyang nafsu Presiden Sukarno untuk mendapatkan lahan (416.000 kilometer persegi), menenangkan ketakutan Presiden Kennedy komunisme dan memungkinkan kepentingan bisnis Amerika untuk memulai emas Freeport-McMoRan dan tembaga.
Selama masa transisi ini periode pemerintahan kolonial Belanda untuk pemerintahan Indonesia ada sekitar 700.000 penduduk asli Papua Barat dan sekitar 300 suku, berbicara setidaknya 250 bahasa. Di bawah Indonesia sejak, penduduk Papua telah mengancam akan kewalahan oleh non-Papua, sebagian besar pemerintah transmigran internal yang disponsori dan pemukim bebas. Sebuah studi demografi pada tahun 2010 Slow motion genosida atau tidak? menunjukkan penduduk pribumi di 48%, turun dari 96,09% pada tahun 1971, dengan tingkat pertumbuhan tahunan hanya 1,84%, dibandingkan dengan tingkat non-Papua dari 10,82%. Sebuah statistik yang meningkatkan motivasi para aktivis kemerdekaan adalah proyeksi bahwa pada tahun 2020, Papua Barat akan menjadi "minoritas kecil dan cepat berkurang", proporsi Melanesia merupakan, paling banyak, 28% dari total populasi.Papua Barat Berdasarkan Peraturan Indonesia
Dari awal tentara Indonesia berbaris, orang Papua Barat mengalami aturan yang keras dan otoriter di bawah Presiden Soeharto. Kekejaman skala besar dilakukan, terutama di dataran tinggi di mana perlawanan militer tingkat rendah sedang dilakukan. Pada tahun 1980-an penangkapan dan penahanan para tahanan politik tanpa kekerasan berlanjut, di mana beberapa pemimpin dikirim ke hukuman penjara panjang sepuluh dan dua belas tahun. Baru-baru ini, pada 19 Oktober 2011 lebih dari tiga ratus warga sipil ditangkap pada akhir Kongres Ketiga Nasional Papua Barat, termasuk Edison Waromi dan Forkorus Yaboisembut, menunjuk Perdana Menteri dan Presiden, masing-masing. Waromi dan Yaboisembut adalah dua lebih dari lima puluh tahanan politik di penjara-penjara Papua Barat. Meskipun demikian re-run dari penindasan aspirasi mereka ini tidak akan menghalangi Melanesia dari perjuangan tanpa kekerasan sampai penentuan nasib sendiri dalam kerangka demokrasi tercapai, dan pengakuan, penghargaan dan dukungan dari masyarakat internasional diperoleh.
Meskipun Papua Barat diberikan "Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dalam bentuk Pemerintah Tersendiri" pada tahun 2001, sedikit telah berubah. Otonomi Khusus itu disebut-sebut masyarakat internasional sebagai "desentralisasi" program, tapi setelah lebih dari satu dekade sejak, tingkat penyakit, kematian ibu, kemiskinan dan pendidikan di Papua masih yang terburuk di Indonesia. Ini sebagian besar merupakan hasil penggelapan dan korupsi oleh pejabat pemerintah Indonesia. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran mengklaim $ US9m dialokasikan untuk pengembangan fasilitas umum-sekolah, pusat kesehatan, jembatan, rumah sakit, jaringan irigasi - telah digelapkan. Terpilih badan perwakilan rakyat Papua menolak Otonomi Khusus tahun 2010. Berbagai skema telah disiapkan sejak untuk mencoba dan 'memecahkan masalah Papua "dan proposal saat ini untuk Otonomi Khusus Plus telah ditanggapi dengan skeptis dan ketidakpedulian oleh rakyat Papua.Eksploitasi asing
Kolonisasi Indonesia dan pendudukan militer dari Papua Barat diraih oleh, dan masih berlanjut, berkat pemerintah Inggris, Australia dan Amerika Serikat, dan difasilitasi oleh tambang tembaga terbesar di dunia dan emas yang dimiliki oleh Freeport-McMoRan Copper and Gold , Inc, sebuah perusahaan AS.
Selain itu, selama lebih dari 50 tahun, sebagian terbesar perusahaan pertambangan transnasional dunia telah mengeksploitasi minyak Papua Barat dan mineral, termasuk: Union Oil, Amoco, Agip, Conoco, Phillips, Esso, Texaco, Mobil, Shell, Petromer Trend Eksplorasi , Atlantic Richfield, Sun Minyak dan Freeport, Oppenheimer, Total SA, Ingold, Marathon Oil, Kepala Burung Peninsula, Dominion Pertambangan, Aneka Tambang, BHP, Cudgen RZ, dan Rio Tinto (sebelumnya RTZ-CRA).
Eksploitasi sumber daya alam oleh industri ekstraktif memiliki sejarah yang mengakibatkan kerusakan bencana terhadap kesehatan manusia dan lingkungan dan gaya hidup lokal. Mystifyingly, media global mainstream, dengan pengecualian sesekali, hampir diabaikan militer dan ketidakadilan perusahaan yang dilakukan pada penduduk asli Papua Barat.2011: Sebuah Surge Penentuan Nasib
Papua Barat telah menolak pendudukan Indonesia sejak tahun 1960, namun perlawanan dan penentuan nasib sendiri dibawa ke tingkat yang baru ketika 5.000 akademisi, pemimpin gereja, dan pemimpin suku senior yang mendirikan Republik Federal Papua Barat (FRWP) pada tanggal 19 Oktober 2011. Selama kongres empat hari, perwakilan terdaftar dan ribuan orang yang tidak terdaftar berbondong-bondong untuk berpartisipasi dalam perdebatan dan proses. Organisasi sebuah kekuatan independen Papua Barat politik merupakan langkah integral dan berani dalam perjuangan pembebasan panjang dan mahal.
Pemerintah Indonesia menanggapi diduga: Militer dan polisi, banyak orang di kendaraan lapis baja, serta penembak jitu, tersembunyi di pohon-pohon di sekitar lapangan, melepaskan tembakan. Empat mahasiswa dan dua Petapa (Penjaga Tanah Papua, penjaga organisasi sipil) dibunuh. Peserta, termasuk eksekutif dari negara baru, ditendang dan dipukuli dengan tongkat, tongkat bambu, dan popor senapan, kemudian disiksa untuk melompat, seperti katak, di oval. 800 ditangkap, 300 ditahan. Teknik interogasi terkenal intelijen Indonesia mengakibatkan setidaknya dua belas tengkorak retak. Presiden Yaboisembut, Perdana Menteri Waromi, dan tiga penyelenggara kongres, telah melakukan pengkhianatan bawah berdasarkan Pasal 106 Pasal KUHP Indonesia, dan dipenjara selama tiga tahun (2012-2015).
Sejak itu, lebih aktivis dan wartawan telah disiksa, dibunuh, atau disiksa dan dibuang ke dalam penjara, di mana mereka diberi akses ke pelayanan medis dan hukum dan jarang diizinkan untuk menjalankan atau mandi lebih dari sekali per minggu. Setelah Sydney Morning Herald menerbitkan penyelidikan Mereka mengambil anak-anak kita, generasi muda Papua Barat dipindahkan ke sekolah-sekolah agama Islam di Jawa untuk "pendidikan ulang" (4 Mei 2013), Presiden Yudhoyono menawarkan untuk membebaskan semua tahanan politik Papua lima puluh (bukan meluncurkan penyelidikan atas anak dicuri). Tawaran rilis telah ditolak oleh para tahanan, termasuk sekarang terkenal jangka panjang tahanan Filip Karma, namun harapan untuk kemerdekaan dari tiga puluh tahanan politik di Abepura tidak putus-putus. Mereka menuntut sebaliknya bahwa "seluruh Papua akan dirilis".Apakah ada penurunan yang signifikan apapun dalam penindasan di Papua Barat?
Saya telah aktif dalam gerakan kemerdekaan sejak tahun 1988, sepuluh tahun sebelum disebut periode reformasi di Indonesia, dan belum melihat adanya peningkatan yang signifikan dalam pendekatan pemerintah Indonesia kepada politik atau masalah sosial di Papua Barat.
Sebagai mantan tahanan politik, dari pengamatan saya, penindasan sistematis, teror, intimidasi, pemerkosaan, penculikan, penahanan, keracunan dan pembunuhan penduduk asli Melanesia di Papua Barat tidak berbeda dengan situasi saya tinggalkan di tahun 2005.
Ada putuskan dalam disourse masyarakat Indonesia. Indonesia sedang mencari kredibilitas dan ingin dikenal sebagai bangsa modern yang bertanggung jawab dan demokratis. Namun itu tampaknya tidak malu dengan perlakuan memalukan sendiri minoritas etnis dan agama dan fakta begitu banyak orang yang mencari suaka politik atau hidup sebagai pengungsi di seluruh dunia. Para pemimpinnya mengklaim bahwa tidak ada tahanan politik di Indonesia, tetapi memiliki begitu banyak orang dipenjara di penjara-penjara sendiri atas tuduhan politik. Hal-hal ini mengungkapkan kebenaran tentang Indonesia, yang dalam banyak hal, dan khususnya di Papua Barat, masih rezim militer yang represif.
Pada saat yang sama, dunia lebih transparan hari ini daripada sebelumnya. Penindasan sistematis masyarakat adat Papua Barat tidak bisa lagi disembunyikan dari dunia. Penerimaan internasional hak asasi manusia adalah bertentangan dengan penindasan hak-hak oleh militer dan polisi di gaji Pemerintah Indonesia.
Pertanyaan yang jelas yang harus ditanyakan: Mengapa Indonesia terus mengirimkan begitu banyak pasukan ke Papua Barat pada mobilisasi permanen dan pendudukan? Jawaban yang jelas adalah bahwa itu adalah untuk mengintimidasi kita dan menyerang kebebasan kita berbicara, mencegah kita dari perakitan damai dalam apa adalah tanah nenek moyang kita, untuk mengungkapkan identitas kita dan memperdebatkan dominasi rakyat kita dan penjarahan sumber daya alam kita.
Dimana, dalam lanskap politik Papua Barat, dapat kita mengungkapkan kerinduan kita untuk keadilan dan kebebasan dari pengganggu-anak ini rezim berakar pada keserakahan dan kekuasaan? Dalam mengingat tanah Papua Barat saya mengingat orang saya masih menderita. Kehidupan politik Papua Barat saat ini diracuni oleh keluhan tentang hak asasi manusia, tentang pembangunan sosial dan ekonomi, kelangsungan hidup budaya dan martabat. Polisi dan pengadilan didominasi oleh militer di bawah keadaan darurat permanen dan "operasi militer daerah" penunjukan seluruh Papua Barat. Mahasiswa terlibat dalam - atau bahkan dicurigai - aktivitas politik masih terancam oleh kekejaman yang tak terkatakan yang dapat mengikuti penangkapan.
Saya berharap reformis Indonesia dapat berhasil dalam membawa Indonesia menuju era modern. Bagian dari reformasi yang akan menjadi pembukaan Papua Barat ke dunia luar, khususnya wartawan dan peneliti ketidakadilan sosial dan ekologi. Timbangan keadilan perlu disesuaikan di Indonesia sehingga rakyat Papua Barat dapat diperlakukan secara adil setelah bertahun-tahun penyalahgunaan di tangan penguasa eksternal. Waktu sudah matang untuk perubahan dalam cerita panjang dan tragis pulau indah kami. Kami berharap dan berencana untuk identitas budaya dan pemenuhan, mosaik egaliter masyarakat Melanesia, berjuang dalam kesatuan dan kedamaian bagi anak-anak kita dan tempat anak-anak besar di Papua Barat matahari.

Read More

Pernyataan 'Papua Barat'

sumber : http://westpapuaaction-ca.blogspot.com
editor   : Kaidir Maha Leuwalang
Mahasiswa : Fakultas Hukum Universitas Kanjuruhan Malang

Papua Barat, terletak tepat di lepas pantai utara Australia dan bagian

timur Indonesia merupakan bagian dari wilayah Pasifik etno-linguistik

yang disebut Melanesia oleh para kaum sarjana Barat . Melanesia

terdiri lebih dari 300 masyarakat adat dengan etno-linguistik yang

khas fitur. Saat ini, Papua Barat berjuang untuk kemerdekaan dari

Indonesia dan, sementara itu, menderita serius dan berkelanjutan

pelanggaran hak asasi manusia. Amerika Serikat telah terlibat dalam

penyalahgunaan memimpin kita untuk menuntut diakhirinya keterlibatan

ini di sini, seperti yang terjadi dalam wilayah Pasifik.

Papua Barat pelabuhan tambang Freeport-McMoRan Copper Gold dan itu

dikenakan pada melalui kerjasama AS-Indonesia. Ini adalah tambang emas

terbesar, dan tambang tembaga terbesar ketiga di dunia. Seperti yang

terjadi di sebagian besar dunia, itu adalah sangat kelimpahan sumber

daya mineral yang telah memberikan kekerasan yang sedang dilakukan

terhadap rakyat Papua Barat. Alasannya: kepentingan ekstraktif dan

keuangan yang kuat di Amerika Serikat dan Indonesia bertekad untuk

mengontrol tambang dan sekitarnya. Pada tahun 2005, New York Times

melaporkan bahwa Freeport telah membayar lebih dari $ 20 juta kepada

militer Indonesia untuk melindungi kontrol mereka atas sumber daya

mineral.

Bulan lalu pada akhir konferensi APEC di Hawaii, Presiden Obama

mengunjungi Indonesia ada pertemuan dengan Presiden Susilo Bambang

Yudhoyono. Obama mengangkat isu Papua Barat di mana, dalam beberapa

bulan terakhir, pembunuhan aktivis kemerdekaan kembali dan pelanggaran

HAM oleh pasukan keamanan Indonesia terus berlanjut.

Dalam kata-kata Presiden Yudhoyono, Obama''eksplisit''menyatakan bahwa

ia menghormati kedaulatan Indonesia atas wilayah itu, yang dimasukkan

ke Indonesia setelah referendum yang sangat diperebutkan pada tahun

1969.

Pada tahun 1960 Majelis Umum PBB Resolusi (1514) disahkan. "Deklarasi

tentang Pemberian Kemerdekaan kepada County Kolonial dan Masyarakat"

diberikan sendiri-tekad untuk berbagai wilayah yang telah di bawah

kekuasaan kolonial. Satu tahun kemudian Papua Barat, yang transisi

keluar dari bawah pemerintahan Belanda berkibarlah bendera nasional

mereka(Papu Barat), "Bintang Kejora", dan mendirikan sebuah parlemen

mereka sendiri hanya dua tahun kemudian,. Pada tahun 1962, tentara

Indonesia , di bawah Presiden Soeharto, tragis memulai kampanye dari

"penghilangan" dan pelanggaran HAM lainnya, yang terus sampai hari

ini.

Menjelang "referendum" 1969 disebut sebelumnya, dengan tangan militer

Indonesia mengambil sekitar 400 masyarakat adat Papua Barat dan 600

Indonesia sebagai delegasi untuk memilih mendukung re-kolonisasi saat

jumlah rakyat papua barat saat itu ada >800.000. Delegasi ini, di

bawah ancaman dari tentara Indonesia dan agen lainnya, secara bulat

mendukung integrasi politik dengan Indonesia. Setelah hampir 150 tahun

penjajahan Belanda, Inggris, Jerman, dan Jepang, dan kemerdekaan Papua

Barat masih terus di sangkali.

Pada pertemuan mereka bulan lalu, Obama dan Yudhoyono menandatangani

perjanjian bilateral dimana Amerika Serikat akan menyerahkan 24 Pasal

Pertahanan Kelebihan F-16 untuk angkatan udara Indonesia. F-16 terbang

dan pelatihan perawatan pesawat akan disediakan untuk pilot Indonesia

dan kru bekerja di Amerika Serikat.

Kami meminta Presiden Obama untuk menempatkan orang di atas yang

menikmati keuntungan dan melakukan apa yang ia harus memberikan kesan

kepada Presiden Yudhoyono untuk menghentikan semua pelanggaran HAM

oleh aparat keamanan. Sama seperti pada 1980-an ketika AS masyarakat

sipil dimobilisasi untuk divestasi di Afrika Selatan untuk mengakhiri

apartheid, kami lebih lanjut menyerukan kepada Presiden Obama untuk

memanggil Presiden Yudhoyono untuk memastikan bahwa Indonesia

mengamati hak-hak yang dijamin untuk masyarakat adat Papua Barat, di

antara instrumen lain, Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat

dimana Indonesia berjanji untuk dukungan pada Majelis Umum PBB pada

tahun 2007.

Selanjutnya, sejak Obama menghabiskan tahun masa kecilnya di Indonesia

dan mengklaim memiliki hubungan yang unik dengan orang-orang INA, kita

berseru kepada-nya untuk men-stopkan kekerasan yang sedang berlangsung

di Papua Barat dan memberi sanksi pada rezim Yudhoyono dan untuk

memungkinkan mayoritas asli Papua Barat untuk bergerak maju dalam

perjuangan mereka yang lama-dipertahankan untuk penentuan nasib

sendiri yang valid kepada komite dekolonisasi di PBB.

Mengetahui Papuan Networks Groups,

1. Pembebasan Papua Barat

2. Organisasi Papua pribumi

3. Indigineous Orang Papua Barat

4. Komite Nasional Papua Barat

5. Nova Guinea Grup

6. Kabar Papua (WP-Berita)

7. Suara Wirewit (suara Allah) untuk Papua Barat

8. Noken Papua (Bilum kantong) Papua Barat

9.  Demokrat Sosial Papua Barat

10. Papua Barat muda tidak pernah menyerah-up

11. Australia - Asosiasi Papua Barat

12. Kabar dri Teluk Bintuni / Berita Bintuni Papua Barat

13. Solidaritas Kanaky untuk Papua Barat

14. Referendum untuk Papua Barat 

Read More

Indonesia dan pembantaian 1965: Dimana keadilan?

sumber        : http://tapol.org
editor          : Kaidir Maha Leuwalang
Mahasiswa  : Fakultas Hukum Universitas Kanjuruhan Malang
Teks Asli     : dalam bahasa Inggris di terjemahkan kurang lebih seperti dibawah ini : 

Oleh Carmel Budiardjo
Satu tahun lalu, Komisi Nasional Indonesia untuk Hak Asasi Manusia, Komnas HAM, menerbitkan sebuah laporan penting pada penyelidikan atas pembunuhan massal yang terjadi di seluruh Indonesia hampir lima puluh tahun yang lalu di 1965-1966. Tentara Indonesia, dengan dukungan massa sipil, gangster dan kelompok para-militer, melepaskan kampanye teror terhadap mereka yang diduga anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) dan kelompok yang terkait, menewaskan sampai satu juta orang dan memenjarakan banyak lagi.Komnas HAM menemukan bukti kejahatan sistematis dan meluas terhadap kemanusiaan, namun tidak satupun dari rekomendasinya mengenai investigasi kriminal tindak lanjut oleh Jaksa Agung, pembentukan pengadilan hak asasi manusia dan kebenaran dan rekonsiliasi, dan permintaan maaf resmi tersebut belum bertindak atas.The luar biasa multi-pemenang penghargaan film THE ACT OF KILLING oleh Joshua Oppenheimer baru-baru ini menarik perhatian internasional terhadap pembunuhan. Ini adalah salah satu pembunuhan massal terburuk abad kedua puluh, tetapi hampir tidak diketahui jika dibandingkan dengan kekejaman yang dilakukan di Kamboja, Rwanda dan Bosnia. Dalam beberapa minggu terakhir THE ACT OF PEMBUNUHAN telah bermain untuk khalayak dikemas di London dan di seluruh negeri.Film ini tidak dimaksudkan untuk menjadi lemah hati. Gangster lokal di Medan, Sumatera Utara kembali memberlakukan peran mereka dalam pembunuhan. Film ini menunjukkan secara rinci grafis bagaimana orang dibunuh. Pria yang berulang kali ditikam, meninggalkan jejak darah dan mayat tanpa kepala, atau dicekik dengan kawat leher bulat dengan tubuh mereka dilemparkan ke sungai. Yang terakhir adalah pilihan yang disukai seringkali seperti itu 'berdarah' dan tidak meninggalkan bukti pembunuhan.Para pembunuh menggambarkan cukup tenang bagaimana mereka membunuh 'komunis' atas instruksi dari militer Indonesia di Jakarta. Hal ini dipimpin oleh Jenderal Soeharto yang memerintahkan tentara dan pergi untuk memerintah negara dengan tangan besi selama lebih dari tiga puluh tahun, 1965-1998.Apa film ini tidak menjelaskan mengapa komunis atau dugaan komunis dibuang begitu komprehensif di seluruh negeri. Pada akhir 1965, PKI, dengan sekitar 3 juta anggota, telah menjadi salah satu partai politik terbesar di Indonesia, dengan dukungan luas dari petani dan buruh.Pada pertengahan 50-an, kepemimpinan Partai menyatakan bahwa mereka tidak akan terlibat dalam perjuangan bersenjata, tetapi akan mencoba untuk memenangkan pengaruh politik melalui kotak suara dan melalui kebijakan pro-rakyat seperti mendukung reformasi tanah dan mempromosikan hak-hak pekerja dan perempuan.Pada malam 30 September / 1 Oktober 1965, enam jenderal diculik dan dibunuh. Sementara sampai hari ini, belum ada yang mampu mengidentifikasi siapa yang memberi perintah untuk membunuh, Jenderal Suharto, yang saat itu komandan pasukan elit khusus yang disebut KOSTRAD, menyalahkan PKI dan mengeluarkan seruan untuk balas dendam terhadap PKI dan banyak yang terkait ormas dan kelompok. Ini termasuk aktivis sayap kiri, kelompok tani, serikat buruh, seniman, intelektual, dan etnis Cina.Dalam bulan-bulan berikutnya, sejumlah besar orang dengan kecenderungan kiri dianggap sebagai 'terlibat' atau 'terlibat' dalam pembunuhan para jenderal dan karenanya tunduk bukan hanya menangkap tetapi untuk pemusnahan. Saya tinggal di Indonesia pada waktu dan anggota HSI - Asosiasi Akademisi Indonesia - yang dianggap sebagai salah satu organisasi yang terkait dengan PKI. Banyak rekan-rekan saya dibunuh atau ditangkap dan saya juga ditangkap. Suami saya, Suwondo Budiardjo menghabiskan hampir sepuluh tahun penjara.Seperti semua tahanan politik lainnya, saya ditahan tanpa tuduhan atau pengadilan, selama tiga tahun. Kami berada di antara puluhan ribu tapols - Tahanan Politik (tahanan politik) - yang ditahan di seluruh negeri, tidak ada satupun yang akan pernah diadili. Kami tidak pernah melakukan kejahatan apapun tapi kami dipenjara hanya karena menjadi anggota PKI atau organisasi yang dianggap terkait erat dengan PKI.Kami ditahan oleh unit khusus militer Indonesia disebut Kopkamtib - Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban. Tidak ada tuduhan resmi terhadap kami, terlepas dari kami dugaan 'keterlibatan' dalam pembunuhan enam jenderal. Ketika saya diinterogasi oleh tentara, semua yang mereka ingin saya lakukan adalah untuk mengidentifikasi orang Indonesia lain yang adalah anggota HSI yang belum ditangkap atau orang yang saya kenal yang mungkin telah 'terlibat' lainnya. Seandainya aku diberi nama, pasukan akan segera bergegas keluar untuk mencari orang-orang dan memperlakukan mereka bahkan lebih keras dari saya. Saya sering merasa bahwa sebagai orang asing saya sedang diperlakukan kurang kasar karena tentara memperingatkan bahwa pengobatan saya dapat menyebabkan kecaman internasional.Tujuan dari tindakan keras secara nasional dan pembunuhan dan penangkapan adalah untuk menghancurkan PKI sampai ke akarnya '- ditumpas keakar-akarnya - bersama dengan semua organisasi yang terkait sehingga membuat jalan bagi tentara Indonesia untuk memerintah negara.Terlepas dari ratusan ribu pembunuhan, puluhan ribu orang ditahan di kamp kerja paksa di seluruh negeri, yang paling dikenal yang merupakan kamp kerja paksa di Pulau Buru. Orang-orang di Buru digunakan sebagai kerja paksa dan belum dibayar, untuk membersihkan medan yang sulit, vegetasi mencabut menyengat dan beracun di daerah dan menanam tanaman untuk makanan mereka sendiri. Mereka harus menggali tanah dan menanam tanaman dengan tangan kosong mereka. Tidak ada obat yang tersedia untuk banyak tahanan yang jatuh sakit berat dari bekerja di bawah terik matahari atau yang menderita luka serius karena pekerjaan yang mereka dipaksa melakukan.Saya dibebaskan pada November 1971 klarifikasi berikut status saya sebagai subjek Inggris dan saya bisa kembali ke London. Ketika aku meninggalkan penjara, puluhan tahanan perempuan mengatakan 'Perpisahan' dari sel mereka dan mendesak saya: '! Harap membantu kami'Hidup di Jakarta pada saat itu, kami tidak tahu apa yang terjadi di seluruh negeri. Di Jawa Tengah dan Jawa Timur di mana PKI telah memenangkan sejumlah besar dukungan, puluhan ribu komunis atau dituduh komunis tewas dalam enam bulan dari Oktober 1965. Itu hanya ketika teman-teman datang ke Jakarta setelah mengunjungi kota-kota asal mereka bahwa mereka mengatakan kepada kami apa yang mereka temukan. Ini adalah bagaimana saya menemukan kebenaran mengerikan tentang sejauh mana pembantaian.Sepanjang lebih dari tiga puluh tahun bahwa Soeharto memerintah negara itu, pembantaian yang yang dilarang, tidak pernah disebutkan di media dikontrol ketat. Itu tidak sampai tahun 2008 Komnas HAM mulai penyelidikan atas pembunuhan.Tim investigasi mewawancarai orang-orang di empat bidang tertentu dan melihat untuk dirinya sendiri tempat-tempat yang telah digunakan untuk memenjarakan orang, tidak hanya penjara biasa, tetapi juga tempat dikonversi untuk digunakan sebagai penjara seperti sekolah atau aula gereja. Ini adalah tempat di mana orang dipukuli dan disiksa, dipukuli di kepala dengan balok kayu, menekan wajah dan dicambuk dan di mana perempuan mengalami kekerasan seksual.Tidak ada pemerintah asing telah mengecam pemerintah Indonesia untuk melakukan tindak kejahatan ini dan banyak pemerintah Barat terus dukungan teguh mereka untuk militer Indonesia. Suharto sendiri meninggal pada Januari 2008 tanpa pernah menghadapi keadilan. Perwira senior lainnya yang bertanggung jawab atas pembunuhan masih belum juga dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan mereka.Presiden Yudhoyono sekarang harus menanggapi rekomendasi HAM KOMNAS, meminta maaf kepada para korban dan mengakhiri impunitas yang telah berlaku di Indonesia begitu lama.

Read More